Perjuangan Bergeser dari Upah Minimum Jadi Upah Layak

Arif Wicaksono    •    Rabu, 14 Oct 2015 14:07 WIB
buruh
Perjuangan Bergeser dari Upah Minimum Jadi Upah Layak
Ilustrasi. ANTARA/Rekotomo

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan keberadaan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan penting sebagai perjuangan untuk mencapai upah layak bagi pekerja/buruh di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menaker Hanif dalam acara Dialog Sosial Hubungan Industrial Bagi Serikat Pekerja dengan Serikat Buruh  yang digelar di Jakarta pada Selasa 13 Oktober. Acara dialog yang berlangsung sekitar enam jam ini dihadiri oleh seluruh perwakilan serikat pekerja serikat buruh (SPSB).

Dia menilai RPP ini merupakan upaya memperbaki pola hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha karena memberikan kepastian bagi kedua belah pihak, yaitu kepastian upah pekerja naik setiap tahun dan kepastian besaran kenaikan upah setiap tahun.

"Kita membutuhkan kepastian dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hubungan industrial. Dengan pembahasan regulasi ini, perjuangan kita bersama serikat harus bergeser dari upah minimum kepada upah layak," kata Menaker Hanif dalam keterangan pers dari Biro Humas Kemnaker, Rabu (14/10/2015).

Dia mengatakan RPP ini sesungguhnya menjadi jembatan bagi perubahan dan moda pergerakan buruh di Indonesia untuk masuk ke arena yang lebih subtantif. Kesejahteraan bukan melulu pada soal upah minimumnya.
 
Dengan disahkannya PP tersebut, maka nantinya akan ada rumusan baku dalam bentuk formula kenaikan upah tiap tahun dan besaran kenaikan upah tiap tahun.

Penghitungan upah minimum nantinya dikatakan Menaker Hanif akan menggunakan formula yang sederhana, adil dan dapat diprediksi dengan mempertimbangkan faktor penting yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli dari upah yaitu faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
 
"Intinya adalah kenaikan upah itu nantinya akan menggunakan formulasi dengan mempertimbangkan masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan formula itu menjadi penting untuk memberikan kepastian, baik bagi dunia usaha maupun pekerja/buruh," tutur Hanif.

Ditambahkan Hanif, formula itu penting bagi dunia usaha karena besaran kenaikan upah tiap tahun bisa diprediksi sehingga pengusaha dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan tepat. Sedangkan bagi pekerja, formula itu penting untuk memastikan bahwa kenaikan upah akan berlangsung setiap tahun, bukan setiap lima tahun.
 
"Upah layak yang kita masukan ke dalam  pembahasan RPP ini nantinya  merumuskan juga kewajiban dari dunia usaha untuk menerapkan struktur dan skala upah. Penyusunan struktur dan skala 

upah  ditingkat perusahaan menjamin adanya kepastian kenaikan upah yang diterima pekerja/buruh sesuai dengan kontribusinya dan berdasarkan perundingan bersama," jelas Hanif.


(SAW)