Pemerintah Bakal Beri Sanksi Tegas Perusahaan Pembakar Lahan

Arga sumantri    •    Rabu, 14 Oct 2015 23:30 WIB
kabut asap
Pemerintah Bakal Beri Sanksi Tegas Perusahaan Pembakar Lahan
Petugas Manggal Agni berusaha memadamkan kebakaran hutan gambut Pekanbaru, Riau -- Antara/Rony Muharman

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya memastikan pemerintah akan terus berupaya tangani kabut asap. Siti Nurbaya bakal menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti dengan sengaja membakar lahan hutan.

"Sanksi untuk perusahaan pembakar hutan, yakni pencabutan, pembekuan, sanksi administrasi paksaan. Jika kepala daerah tidak cabut ijin perusahaan pembakar hutan, menteri bisa lakukan," kata Siti Nurbaya dalam acara Mata Najwa, Rabu (14/10/2015).

"Ini pertama kali ada sanksi administrasi, selama ini belum pernah. Sanksi adminitrasi ini penting karena disinilah adanya rasa keadilan bagi masyarakat,"tambah Siti.

Saat ini, Siti Nurbaya menyebut pemerintah tengah mengindetifikasi 400-an perusahaan yang harus diinvestigasi. Ada sekitar 34 perusahaan yang sudah rampung diinvestigasi.

"Satu perusahaan di Riau sudah resmi kita cabut ijinnya. Ada juga tiga perusahaan yang dibekukan di Riau. 23 perusahaan lain sedang disiapkan sanksi," ungka Siti Nurbaya.

Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah melakukan upaya hukum perdata pada sebuah perusahaan yang diduga membakar lahan. Pemerintah menggugat perusahaan tersebut membayar sanksi administrasi sebesar Rp7 Triliun pada sidang perdata di Pengadilan Negeri Palembang.

"Rp2 triliun untuk kerusakan lingkungan, dan Rp5 triliun untuk kerusakan ekonomi masyarakat, ada biaya sosial yang terjadi di sana," terang Nurbaya.

Siti Nurbaya berharap komitmen penanggulangan kabut asap juga dimiliki kepala daerah. Dia bahkan menghimbau kepala daerah agar lebih sering turun langsung meninjau lapangan.

"Saya bermimpi blusukan dilakukan juga oleh Gubernur dan Bupati," pungkas Siti Nurbaya.


(AZF)