Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 91 Kapal Asing

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 15 Oct 2015 13:07 WIB
susi pudjiastuti
Menteri Susi Sudah Tenggelamkan 91 Kapal Asing
Penenggelaman Kapal-----Ant/Fiqman

Metrotvnews.com, Jakarta: Roda pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nyaris genap satu tahun berjalan, pada 20 Oktober mendatang. Semangat pemerintahan terhadap penumpasan pencurian kekayaan laut oleh pihak asing terus dilakukan.

Per 15 Oktober, Joko Widodo dan Jusuf Kalla melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Susi Pudjiastuti, telah menenggelamkan sebanyak 91 kapal berbendera asing. Kapal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Untuk penenggelaman 2015 ini, sudah 91 kapal yang ditenggelamkan," kata Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Asep melaporkan langkah tersebut kepada Menteri Susi Pudjiastuti yang langsung disaksikan wartawan. Penenggelaman ini bekerja sama dengan instansi lain, yaitu TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan (Pol Air), Badan Keamanan Laut, dan Bea Cukai.

Penenggelaman ini, kata dia, buah dari hasil tangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 50 dengan limpahan instansi lain dan sebanyak 41 hasil tangkapan dari TNI Angkatan Laut.

Direncanakan, Kementerian KKP menenggelamkan sebanyak 12 kapal pada 19 dan 20 Oktober. Kapal berbendera Vietnam, Thailand, dan Filipina. Penenggelaman dilakukan di berbagai tempat terpisah, yakni di Batam, Kepulauan Riau; Langsa, Aceh; Pontianak, Kalimantan Barat; Tarakan, Kalimantan Utara; dan Bitung, Sulawesi Utara.

"Kalau ditambah 12 berarti sudah 103. Ditambah 35 yang kadung sudah masuk proses hukum dan total 138 (diharapkan ditenggelamkan) sampai akhir Desember," ujar dia.

Menteri Susi pun bisa bernapas lega. Jika ada kapal asing tanpa dokumen yang kemudian tertangkap mencuri kekayaan laut Indonesia, pihaknya tidak lagi memerlukan proses peradilan. Hal itu setelah Kementerian KKP mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung.

"Selama ini kita masih menempuh jalur pengadilan. Jadi hasil penyidikan kita limpahkan ke pengadilan. Sampai ke pengadilan baru diputus. Sekarang untuk mempercepat memutus mata rantai ini, karena semangat pemerintahan Jokowi, langsung penenggelaman," kata Susi.

Sejauh ini, sebanyak 35 kapal yang telah diproses dalam peradilan, Susi menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. 35 kapal tersebut kini dalam proses banding dan kasasi. Mayoritas berbendera Vietnam yang tersebar di Pontianak (8 unit), Batam (12), Bitung (4), Merauke (5), Ranai (3) dan Tarempa (3).


(TII)