Kementerian Kelautan Akan Tenggelamkan Kapal Tanker Pengangkut Solar

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 15 Oct 2015 13:45 WIB
susi pudjiastuti
Kementerian Kelautan Akan Tenggelamkan Kapal Tanker Pengangkut Solar
Penenggelaman Kapal-----Ant/Fiqman

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menenggelamkan kapal tanker MT Mascott II yang memuat ratusan ton bahan bakar minyak jenis solar. Penenggelaman segera dilakukan karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan analisa hukum.

"Kapal ini mengangkut BBM tanpa izin, saat ditemukan membawa solar sebanyak 253 ton," kata Susi dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Penangkapan kapal berbendera Mongolia ini dilakukan TNI Angkatan Laut di Dermaga Parigi Ranai. Kapal tidak memiliki dokumen yang sah. Kapal dimiliki warga Singapura atas nama Lim, seluruh anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Indonesia.

"Pengangkutan BBM tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp40 miliar sesuai Pasal 53 jo Pasal 23 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)," kata Susi.

Tidak hanya itu, pemilik kapal akan dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak dan perampasan barang yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana sebagaimana ditentukan pada Pasal 58 UU Migas.

Susi menuding, kapal yang berlayar di kawasan Laut Cina Selatan ini melakukan usaha pengangkutan pelayaran tanpa izin. Selain itu, kapal melakukan ekspor barang tanpa dokumen yang sah.

Selain kapal MT Mascit II, kata Susi, TNI Angkatan Laut juga menangkap kapal tanker MT Galuh Pusaka di perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 30 Juni 2015. Saat ditemukan, kapal dari besi baja itu tanpa awak dan ruang mesin yang tidak berfungsi.

"Saya menduga kapal itu melakukan phantom ship dengan tujuan untuk mendapatkan klaim asuransi perusahaan," ujar Susi.

Kapal ini diduga melakukan perbuatan curang, tidak memiliki izin pengangkutan, tidak memiliki surat persetujuan berlayar, tidak melengkapi persyaratan navigasi, sengaja merusak saranan bantu navigasi, dan tidak melaporkan atau menyingkirkan kapal dari perairan Indonesia. "Kita akan tenggelamkan," ujar Susi.

Menurut Susi, ketika penyelidikan yang dilakukan pihaknya rampung dan terbukti, penenggelaman segera dilakukan tanpa menunggu mekanisme peradilan. Artinya, ketika belum diajukan ke pengadilan, saat ditangkap, seketika itu kapal bisa ditenggelamkan.

"Kemarin saya dapat konfirmasi dari Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali bahwa selama belum diajukan kepada pengadilan, penenggelaman kapal bisa langsung dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," ungkap Susi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, KKP sudah bisa menenggelamkan kapal langsung tanpa menunggu putusan pengadilan. Setiap kapal berbendera asing berlayar tanpa izin dan mengambil kekayaan laut di perairan Indonesia dapat ditindak.

"Selama ini kita masih menempuh jalur pengadilan. Jadi hasil penyidikan kita limpahkan ke pengadilan. Sampai ke pengadilan baru diputus. Sekarang untuk mempercepat memutus mata rantai ini, karena semangat pemerintahan Jokowi, langsung penenggelaman,"
tegas Susi.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin mengaku belum tahu menahu soal teknis penenggelaman. Menurut Asep, dirinya akan berkoordinsi lebih detil dengan Menteri Susi dan TNI Angkatan Laut.

"Dan saya juga baru tahu di sini. Dari TNI AL langsung ke Ibu (laporannya). Saya harus dalami dulu," ujar Asep.
 


(TII)