DPR & Pemerintah Sepakat Tentukan Postur Sementara APBN 2016

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 15 Oct 2015 14:45 WIB
DPR & Pemerintah Sepakat Tentukan Postur Sementara APBN 2016
Ilustrasi Gedug DPR. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Pemerintah sepakat menentukan postur sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 setelah melewati pembahasan dengan Panitia Kerja (Panja) A mengenai Penerimaan, Pembiayaan, dan Asumsi.

Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mengatakan ini merupakan hasil terakhir yang begitu berat diputuskan untuk mengambil suatu postur sementara dari yang kita bahas beberapa bulan belakangan, karena semua perubahan terjadi begitu mendadak. Dengan postur sementara ini, kita akan jadikan pegangan untuk selanjutnya memasuki pembahasan ke panja B mengenai belanja pusat dan daerah.

"Kita bisa putuskan postur sementara APBN 2016 kita setujui dan jadi acuan kita untuk bahas belanja pemerintah pusat dan  pemerintah daerah," tegas Supit dibarengi ketokan palu sidang, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, setelah pembahasan di Panja A, pagu pendapatan negara turun dari Rp1.848,1 triliun pada Nota Keuangan yang disampaikan 17 Agustus lalu menjadi Rp1.822,5 triliun, di mana pendapatan yang bersumber dari perpajakan turun dari Rp1.565,8 triliun menjadi Rp1.546,7 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Rp280 triliun menjadi Rp273,8 triliun.

"Perubahan pendapatan ini karena adanya perubahan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak," tukas Bambang.

Sementara itu, postur belanja negara juga menglami perubahan dari Rp2.121 triliun menjadu Rp2.095 triliun, di mana untuk belanja Pemerintah Pusat turun dari Rp1.339,1 triliun menjadi Rp1.325 triliun dan transfer daerah serta dana desa juga menurun dari Rp782,2 triliun menjadi Rp770,2 triliun.

"Sehingga defisitnya menjadi berubah sekidit dari 2,14 persen menjadi 2,15 persen dari PDB," jelas Bambang.
(AHL)