Pemerintah Diminta Perjuangkan Nasib Pangan di Perundingan WTO

Husen Miftahudin    •    Jumat, 16 Oct 2015 13:17 WIB
pangan global
Pemerintah Diminta Perjuangkan Nasib Pangan di Perundingan WTO
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Saiful)

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia for Global Justice  (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia agar serius memperjuangkan kepentingan Sektor Pertanian Indonesia dalam Perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 World Trade Organization (WTO) yang akan dilaksanakan pada 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya.

Hal ini karena Kelompok Negara Maju di WTO akan kembali menghambat pencapaian kesepakatan Proposal Cadangan Pangan Publik yang didorong oleh negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok-33 (G33).

Knowledge Management IGJ, Priska menjelaskan, KTM ke-10 WTO nantinya akan membahas Program Kerja Pasca Bali untuk menyusun langkah implementasi Paket Bali yang dicapai pada saat KTM Ke-9 WTO di Bali pada 2013 yang lalu. Terdapat tiga agenda yang akan dirundingkan, yakni penyelesaian Proposal Public Stockholding, pengadopsian Perjanjian Trade Facilitation ke dalam WTO Marakesh Agreement Annex 1, dan Post-Bali Work Programe yang akan menyusun prioritas basis untuk menghasilkan Keputusan Bali Ministerial lainnya (LDCs package and development issues) yang mengikat secara hukum (legally binding).

"Kesepakatan Paket Bali pada KTM ke-9 WTO merupakan kesepakatan terburuk yang pernah diambil oleh Indonesia. Hal ini karena Pemerintah telah menggadaikan kepentingan pertaniannya pada kepentingan negara maju yang mendorong Perjanjian Trade Facilitation sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) terus mengalami keterpurukan, hingga tahun 2015 turun sebesar 1,37 persen," ujar Priska dalam keterangan tertulis IGJ, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

IGJ menilai, keberadaan Proposal Cadangan Pangan Publik dalam perundingan WTO dianggap akan berpotensi menguatkan sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Bahkan IGJ menilai dengan disepakatinya solusi permanen dari cadangan pangan publik akan membuka kesempatan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan subsidi pangan tanpa harus takut digugat oleh anggota WTO yang lain.

Sementara itu, Research Manager IGJ Rachmi Hertanti menyatakan, proposal cadangan pangan public akan menjadi peluang bagi Pemerintahan Jokowi untuk memajukan sektor pertanian Indonesia, khususnya ditengah situasi krisis ekonomi.

Data IGJ menyebutkan bahwa sektor pertanian Indonesia masih menjadi sektor potensial bagi perekonomian Indonesia sebagai penyumbang PDB tertinggi kedua pasca krisis 2008, yakni mencapai 13,39 persen pada 2014. Pun kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerjanya, di mana sektor pertanian menempati urutan pertama dimana sejak 2011-2014 rata-rata berada pada kisaran 33-35 persen.

"Potensi ini akan dapat terkelola dengan baik jika Pemerintah Indonesia serius memperjuangkan amandemen Perjanjian Pertanian WTO, khususnya terkait dengan Proposal Cadangan Pangan Publik. Untuk itu, perjuangan kepentingan pertanian harus menjadi harga mati bagi Indonesia," harapnya.

Oleh karena itu, lanjut Rachmi, dalam perundingan KTM ke-10 WTO nanti, IGJ mendorong beberapa rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Kesepakatan Solusi Permanen cadangan pangan public harus tercapai di KTM ke-10 WTO, tidak meratifikasi Perjanjian Trade Facilitation jika solusi permanen proposal cadangan public tidak tercapai, serta tidak melakukan trade-off antara kepentingan pertanian dengan perjanjian trade facilitation.

"Namun, kami juga mengingatkan jika kesepakatan solusi permanen tidak dicapai dalam KTM ke-10 WTO, maka Pemerintah Indonesia harus berani menolak KTM ke-10 WTO karena WTO sudah tidak relevan dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia," tutup Rachmi.


(AHL)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

21 hours Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA