Menkeu: Presiden Tidak Ambil Keputusan di JPSK

Suci Sedya Utami    •    Senin, 19 Oct 2015 17:33 WIB
jpsk
Menkeu: Presiden Tidak Ambil Keputusan di JPSK
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bila Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) disahkan menjadi UU JPKS maka Presiden bukanlah salah satu pihak yang mengambil keputusan akhir untuk menetapkan kondisi krisis sekaligus mengambil keputusan akhir untuk menyelesaikan sebuah krisis.

"Kita buat RUU JPSK (dan) Presiden enggak ambil keputusan (terkait krisis atau tidak)," tegas Bambang, ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015).

Bambang menjelaskan, Presiden hanya diberitahu hasil keputusan yang disepakati Komite Sistem Stabilitas Keuangan (KSSK) yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Presiden hanya diberitahu apa yang akan kita lakukan setelah KSSK sepakat. Rapat atau assesment dari pertemuan KSSK harus dikasih tahu ke Presiden," terang mantan Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu ini.

Bambang mengatakan apabila setelah KSSK melaporkan lalu Presiden tidak sependapat maka dimungkinkan untuk KSSK mengadakan penyesuaian (assesment) lanjutan untuk menetapkan apakah terjadi krisis atau tidak dan langkah apa yang ditempuh untuk menyelesaikan sebuah krisis.

"Yang penting kita kasih tahu ke Presiden. Kalau Presiden (enggak sependapat) bisa disampaikan ke komite, komite bisa berpikir lagi. Bukan berarti Presiden enggak setuju kita enggak ambil keputusan. Kita tetap ambil keputusan cuma kita perlu juga menyampaikan ke Presiden, kita kan bisa meeting lagi," jelas Bambang.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republlik Indonesia (DPR RI) Misbakhun menyatakan pihaknya sedang mempertimbangkan apakah Presiden boleh masuk sebagai pihak yang mengambil keputusan ketika tengah terjadi krisis atau tidak.

Pernyataan Misbakhun menjawab usulan dari mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri yang menilai dalam UU JPSK peranan Presiden terbilang sedikit dalam kondisi krisis. Hal senada juga terlontar dari mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom yang menyatakan masuknya pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan untuk mengambil keputusan ketika krisis dapat mencegah kriminalisasi pengambil keputusan.


(ABD)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

16 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA