Satu Tahun Jokowi-JK

Memanfaatkan Peluang Ekonomi Maritim

Mohammad Adam    •    Senin, 19 Oct 2015 19:26 WIB
1 tahun jokowi-jk
Memanfaatkan Peluang Ekonomi Maritim
KRI Dewaruci bersandar di Dermaga Lantamal VI Makassar, Sulsel, Jumat (30/5). (foto: Antara/Yusran Uccang)

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia dianugerahi laut yang amat luas dan kaya. Jika pemerintah mau lebih serius membenahi dan mengembangkan potensi ekonomi maritim ini, ditengarai bakal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, kenyataannya peluang ekonomi maritim yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pengamat maritim Laksda (Purn) TNI Soleman B Ponto menyatakan bahwa pemerintah masih belum menerjemahkan konsep maritim. Ia menyoroti pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah salah arah dalam ambisinya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menurut Soleman, Jokowi (sapaan Joko Widodo) pernah berjanji dalam kampanyenya untuk membuat poros maritim di Indonesia. Namun, hingga hampir setahun sejak Jokowi memimpin pemerintahan dan menjabat kepala negara di Indonesia, realisasi janji kampanye itu belum terasa.

"Sampai hari ini apa yang namanya poros maritim masih tidak jelas," ujar Soleman saat menjadi peserta Focus Grup Discusion (FGD) bertajuk Setahun Jokowi-JK yang digelar awal bulan ini di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat. FGD digelar sebagai penanda lahirnya Media Research Centre, sebuah lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group.

Pemerintah, ia melanjutkan, seolah menyamakan kegiatan eksplorasi di bawah laut dengan kemaritiman. Demikian pula dengan pembenahan masa tunggu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) dan penangkapan kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan (ilegal fishing), pemerintah menganggapnya sebagai prestasi kerja di bidang maritim.

Maritim harus dimaknai sebagai pelayaran sehingga memudahkan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep maritim. Konsep pelayaran bisa dimulai dari daerah-daerah. Hal ini sejalan semangat yang tercantum dalam Nawa Cita Ketiga untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah.

"Pemerintah sendiri sekarang menerjemahkan maritim malah angkatan laut yang dibangun. Maritim itu pelayaran dan perdagangan di laut, jadi ini untuk kepentingan ekonomi," kata Soleman.

Soleman bahkan mengkritik pemerintah yang justru membangun jalur kereta api di daerah-daerah yang tersohor dengan budaya dan tradisi maritim. Antara lain Sulawesi Selatan.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api justru mencerminkan dukungan pemerintah lebih condong kepada kepentingan ekonomi konglomerasi, bukan ekonomi rakyat. Mestinya, pemerintah lebih banyak membangun pelabuhan di sentra-sentra masyarakat yang sudah kental dengan darah pelaut, antara lain seperti Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan.
Ekonomi maritim, ia melanjutkan, dapat langsung menyentuh rakyat paling bawah sekalipun. Artinya, ekonomi maritim tidak hanya memberi kesejahteraan pada konglomerat.

"Membangung lokomotif berarti ini konglomerat. Wilayah timur Indonesia jika dibangun rel, maka berarti untuk konglomerat," kata Soleman.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat ekonomi Haryadi Sukamdani yang juga menjadi peserta FGD. Menurut dia, daripada membangun jalur kereta api, sebaiknya pemerintah memperbanyak kawasan industri di luar Jawa.

"Kereta api ini dipaksakan, pokoknya harus ada. Tapi sekarang apa poinnya di sana? Menurut saya tidak ada dampak ekonominya. Kenapa tidak dialokasikan untuk kawasan baru atau industri baru atau apapun lah yang jauh lebih produktif," kata Hariyadi.

Namun, menurut Soleman, beberapa sentra-sentra industri yang dibangun pemerintah pun tidak bersinergi dengan fasilitas pelabuhan dan pelayaran yang memadai. Terutama di kawasan timur Indonesia, banyak pelabuhan tua yang terbengkalai dan akhirnya mati lantaran tak digunakan lagi karena tidak mendapat perhatian dan penangangan yang jelas.

Padahal, konsep negara maritim adalah negara yang mampu menguasai dan mengelola laut dengan segala kekuatannya. Karena, belum mampu mengelola dan memanfaatkan laut secara maksimal untuk kesejahteraan rakyatnya, maka Indonesia belum bisa disebut negara maritim.

Menurut Soleman, prinsip dasar inilah yang mestinya diluruskan dulu oleh pemerintah. "Benahi dulu, mari kita samakan langkah kemaritiman itu apa. Kalau itu tidak dilakukan, ya omong kosong," kata Soleman.

Termasuk dengan kebijakan yang selaras dan menyeluruh untuk menunjang penguatan ekonomi maritim. Antara lain mewujudkan tol laut. Implementasinya mesti diatur dengan jelas, terutama siapa lembaga maupun instansi yang berwenang di dalamnya.

Ia pun berharap Kementerian Koordinator Bidang Maritim lebih diperkuat. Sebab, dengan kondisi saat ini, Kemenko Maritim boleh dibilang tidak berdaya. "Hanya 20 persen yang dikordinasikan berhubungan dengan kemaritiman," kata Soleman.

Indonesia patut menyesal apabila tidak serius membangun kekuatan maritimnya. Negeri jiran Singapura justru bisa mengambil peran penting dalam perdagangan internasional karena mampu memanfaatkan wilayah laut dan posisi strategisnya untuk mengendalikan perdagangan dunia dengan membangun pelabuhan kelas utama. Singapura menjadi negara makmur dengan sumber kemakmuran itu paling besar disumbang oleh sektor jasa, terutama jasa pelabuhan.


Itulah alasan bahwa fokus pada konsep kemaritiman menjadi penting bagi pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Selain sesuai dengan Nawa Cita Ketiga, membangun ekonomi maritim akan menopang pencapaian Nawa Cita Kelima, yiatu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Selain itu juga mewujudkan Nawa Cita Keenam dan Ketujuh, yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Semua langkah perubahan yang diterjemahkan dalam keempat program Nawa Cita di atas pada akhirnya akan mendorong realisasi prinsip Trisakti untuk berdikari dalam ekonomi.

Hanya 26 persen dari peserta FGD yang menyatakan program restorasi ekonomi maritim Indonesia sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Sementara 39 persen atau sebagian besar menilai pemerintah masih kurang berusaha membenahi sektor ekonomi ini.  

Cara membangun kekuatan sebagai negara maritim harus realistis. Indonesia ini ibarat bangunan maritim pondasinya masih amburadul. Ambisi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya akan menjadi mimpi belaka jika tidak ada pembenahan pondasi kebijakan yang nyata.

"Justru saat ini sektor kelautan yang mengalami collapse," kata Hariyadi.

Negara memiliki undang-undang sebagai dasar peraturan dan kebijakan. Kenyataannya kebijakan-kebijakan yang ada sekarang tidak banyak yang bersinggungan dengan orientasi Indonesia sebagai negara maritim.

Sudah berapa banyak aturan di negara yang mengatur tentang aktivitas maritim? Itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, sinkron atau tidak antara aturan yang satu dengan aturan yang lain. Undang-Undang Kelautan itu sinkron tidak dengan undang-undang yang lain.

Jika memang Presiden Jokowi ingin mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim, maka prioritas agenda pemerintah adalah menata ulang kebijakan maritim. Sehingga implementasi kebijakan itu pada kegiatan maritim di lapangan tidak saling tumpang tindih.

 


(ADM)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

6 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA