Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik menilai langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal asing yang melaut tanpa izin di perairan Indonesia, belum membawa pengaruh signifikan bagi kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia.
"Saya melihat belum ada pengaruh signifikan bagi nelayan tradisional di Indonesia ya. Soalnya, perbandingannya (jumlah kapal asing,red) cukup jauh dengan yang masih lalu lalang sampai saat ini," ujar Damanik di Kantor KNTI, Yusuf Adiwinata No.33 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015).
Sampai saat ini kata Damanik, Nelayan hanya bisa pasrah ketika melihat kapal asing bermuatan besar melintas. Bukan hal yang aneh ketika nelayan kecil seringkali mendapatkan tangkapan yang minim akibat kapal asing yang bermuatan besar tersebut.
Damanik juga mempertanyakan jumlah uang negara yang sudah kembali akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh pelaku ilegal fishing. Dirinya menegaskan jangan sampai penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya menenggelamkan kapal dan pelaku ilegal fishing tidak dikenakan denda.
"Sudah tahu kesalahannya, sudah tahu kerugiannya, sudah tahu siapa saja pencurinya, kapalnya, dan lain-lain. Tapi berapa yang sudah membayar denda? Kan ada aturannya harus membayar sekian, misalnya," tegas dia.
Dia juga meminta agar moratorium tentang zona laut tahap dua yang hampir selesai perlu dipertimbangkan arah kebijakan selanjutnya. Meski TNI AL, Kepolisian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah bergerak mengatasi hal tersebut sebelumnya.
"Saat ini kapal di ZEE mencapai 3.000 unit. Kalau 4000 saja sudah sepi apalagi 3000? Strategi seharusnya dibenahi lagi. Agar masyarakat nelayan berdaulat di negeri sendiri," ujar dia.
(REN)
Belum lama ini dunia maya dihebohkan dengan jaket jeans yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Pada jaket jeans tersebut terdap…
Berbagai tudingan bernada miring yang sering diarahkan kepadanya membuat Presiden Jokowi bersikap tegas dengan menyebut adanya sek…
Identiknya Jokowi sangat berpengaruh pada elektabilitas partai.
Kepala Negara juga sempat menengok pelaksanaan program padat karya tunai di sela-sela touringnya.
Jokowi dinilai selama ini hanya membangun keyakinan masyarakat.
Selfie dan vlog atau swafoto dan video blog sudah lumrah digunakan sebagai alat politik sekaligus diplomasi antar kepala negara at…
Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan puluhan ulama se-Jawa Barat di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (3/4/2018) sian…
Presiden Joko Widodo melayat ke rumah besannya atau orang tua Selvy Ananda di Surakarta, Jawa Tengah yang meninggal dunia. Jokowi …
Pengujian dilakukan untuk mencari formulasi panduan pesawat, untuk penerbangan selanjutnya di Bandara Kertajati.
Pertumbuhan film yang baik tak sebanding dengan jumlah kru film yang ada.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Liburan panjang Lebaran ini dapat memperkuat sektor pariwisata dan sektor kuliner.
Penyederhanaan peraturan TKA untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Lembaga pendidikan harus mendesain ulang kurikulumnya dengan pendekatan digital.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) kembali menerima perusahaan perkeretaapian luar negeri untuk melihat kemajuan perkeretaapian di …
Innovation Center yang merupakan gagasan dari Menaker Hanif Dhakiri ini ke depannya akan terbuka untuk umum.
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menyasar tiga daerah untuk mengedukasi, terka…
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) telah menyalurkan kredit sebesar Rp71 triliun di sepanjang tiga bulan …
Pemerintah bakal menyelesaikan perundingan kerja sama perdagangan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA)…
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) mengandeng Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk mengembangkan industri pasar modal s…
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing melarang jasa perjalanan haji dan umrah untuk menerima cicilan dari calon jemaah.
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.