RI Diduga Punya Cadangan Migas 16,6 Miliar BOEPD Belum Terproduksi

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 20 Oct 2015 11:51 WIB
migas
RI Diduga Punya Cadangan Migas 16,6 Miliar BOEPD Belum Terproduksi
Ilustrasi -- FOTO: Antara/Zabur Karuru

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite Eksplorasi Nasional (KEN) mengusulkan satu rekomendasi terkait dengan adanya cadangan tambahan minyak sebanyak 16,6 miliar barel equivalent yang tersebar di beberapa titik sumur produksi di Indonesia.

Ketua KEN Andang Bachtiar mengatakan terdapat target eksplorasi berupa proyek-proyek dari berbagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah dibor dan ada indikasi migas tetapi tidak dites lebih lanjut yang jumlahnya mencapai 16,6 miliar barel minyak equivalent.

"Adanya tambahan 16,6 miliar potensi cadangan dari sumur-sumur yang sudah dibor, berupa struktur-struktur. Tapi tidak dites. Nah ini harus di follow up," kata Andang, di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin 19 Oktober 2015.

Dari total indikasi tersebut, Andang menyebutkan ada sekitar 120 struktur geologi yang memungkinkan adanya tambahan cadangan migas nasional. Namun, hingga kini belum di tes. "Sekitar 120 struktur geologi yang punya indikasi minyak tapi belom dites. Ini yang sedang kita list juga, dan sedang ditanya kenapa tidak dites," ucap dia.

Untuk lokasinya, Andang tidak menjelaskan dengan rinci. Tapi dia menyebutkan ke-120 lokasi itu terdapat di Papua, Aceh dan Sumatera Utara. Seperti salah satu contohnya adalah Blok East Natuna yakni Natuna D Alpha. Proses produksi pun sudah dilakukan disana, tapu tidak semua hasil produksa dapat masuk kedala buku cadangan migas nasional.

"Sampai sekarang East Natuna tidak pernah produksi, itu banyak cadangan disana. Itu masalah nasional kita juga, bagaimana kita membuat cadangan-cadangan disitu yang sekarang yang statusnya belum cadangan nasional itu jadi cadangan nasional. Ya tentunya perlu ada Plan of Development (PoD) yang integrated," jelas dia.

Andang menambahkan pihaknya akan mengumumkan lebih lanjut terkait hal tersebut setelah bertemu satu persatu dengan KKKS yang bersangkutan. "Detilnya kami akan kami umumkan dua minggu dari sekarang setelah ketemu satu-satu dengan KKKS bersangkutan. Harus ngomong satu sama lain. Tidak bisa jalan sendiri," pungkas dia.


(AHL)