Satu Tahun Jokowi-JK

Jokowi: Jangan Baru Buat Pondasi Sudah Dinilai

   •    Selasa, 20 Oct 2015 12:23 WIB
1 tahun jokowi-jk
Jokowi: Jangan Baru Buat Pondasi Sudah Dinilai
Presiden Joko Widodo--Antara/Ismar Patrizki

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari ini tepat satu tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) membacakan sumpah dan janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Jokowi berpesan agar publik tak terlalu dini menilai pemerintahannya.

"Pekerjaan-pekerjaan besar kan memerlukan waktu. Jadi, menyiapkan sebuah pondasi, kerangka untuk menuju ke sebuah hal yang besar dan baik kan perlu tahapan. Jadi kalau mau menilai, nanti kalau sudah selesai. Jangan baru buat pondasi, baru separuh, sudah dinilai. Kan sulit," kata Jokowi saat wawancara khusus dengan Media Indonesia pekan lalu.

Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak bersama-sama masuk ke sektor produktif, ke sektor produksi, sehingga ada poduktivitas dan kontribusi seluruh masyarakat kepada negara.

"Ya enggak lah (galak kepada rakyat kecil), mana sih yang keras. Kita menarik investasi domestik atau dari luar karena kalau hanya mengharapkan dari APBN enggak akan cukup. Itu hanya 20% dari kebutuhan yang kita inginkan. Artinya yang 80% dari mana? Ya dari swasta, dari dunia usaha, dari investasi. Kalau itu berjalan, ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya," bebernya.

Jokowi mengatakan, saat di Indonesia masih punya 7 juta sampi 8 juta warga yang menganggur. Hal ini menjadi permasalahan yang masih dihadapi.

"Kalau tidak dibuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, siapa yang memberikan pekerjaan? Pemerintah memang tugasnya itu, menyederhanakan izin-izin, memberikan insentif supaya investasi tertarik untuk masuk, arus uang, arus mudal juga bisa masuk. Siapa yang bisa membuka lapangan pekerjaannya? Ya dunia usaha. Pemerintah berapa sih setiap tahun membuka lowongan pegawai negeri? Kan kecil sekali," terang Jokowi.
    
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui jarang mengangkat sejumlah capaian. Namun ada sejumlah prestasi yang dinikmati masyarakat, terutama masyarakat di lapisan bawah.

"Coba dilihat, Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah sekitar 88 juta. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah 21 juta. Itu untuk siapa? Anak-anak dari keluarga yang tidak punya. Terus dana keluarga sejahtera untuk 16,5 juta, itu yang enggak pernah kami gembar-gemborkan. Kemudian, Kredit Usaha Rakyat, yang dulu bunganya 22%-23%, sekarang jadi 12%, nanti tahun depan bunganya 9%. Memangnya itu untuk siapa? Sekarang (total KUR) Rp30 triliun, tahun depan Rp120 triliun, untuk siapa? Kan enggak pernah diangkat-angkat hal seperti itu," papar Jokowi.

Jokowi yakin jika masyarakat ditanya mengenai itu, mereka tahu. "Kalau saya kan sering ke kampung-kampung, ke desa, ke daerah, pasti ada yang menyampaikan, 'Pak terima kasih, sudah ke rumah sakit pakai Kartu Sehat'. Gratis? 'Iya, pak'. Siswa juga sama, 'Sudah, Kartu Pintarnya sudah kami terima'," terangnya.

Orang nomor satu di Indonesia ini enggan membesar-besarkan pencapaian yang telah diraih. Salah satunya pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).  

"Saya kira, memang banyak yang belum kami sampaikan besar-besaran ke publik. Jadi memang, pengalihan subsidi BBM kemarin memang banyak dipakai untuk, yang tadi saya sampaikan, Kartu Sehat, Kartu Pintar, dana keluarga sejahtera. Itu-itu kan yang menikmati siapa? Ya rakyat kecil. Kalau dulu subsidi BBM itu kan 80% untuk yang punya mobil. Kemudian juga dana desa," ucapnya.

Tahun ini jumlah dana desa Rp21 triliun. Tahun depan Rp47 triliun. Dengan pola padat karya, Jokowi yakin akan mendongkrak daya beli rakyat. "Ini kan karena terlambat realisasi saja. Coba kalau Januari sudah bisa, apa, dimulai dikerjakan, dampaknya kan kelihatan sekali karena ini padat karya," ujarnya.


(YDH)