Satu Tahun Jokowi-JK

Presiden Diminta Serius Membangun dari Pinggiran

Surya Perkasa, Krisiandi    •    Selasa, 20 Oct 2015 17:39 WIB
1 tahun jokowi-jk
Presiden Diminta Serius Membangun dari Pinggiran
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Konsep pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hendak membangun Indonesia dari pinggiran dinilai tepat. Apalagi, ada lembaga yang fokus membangun kawasan perbatasan, namanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Selama ini daerah pinggiran kurang dilirik. 

Sayangnya, kata Djohermansyah Djohan, ada beberapa persoalan yang membuat program menjadi bias dan sulit direalisasikan secara optimal. Misalnya, BNPP yang diketuai Menteri Dalam Negeri. "Mendagri kerjaannya banyak, enggak mungkinlah bisa menggerakan langsung. Solusinya adalah badan ini jangan dirangkap dan dipimpin Mendagri. Harus di bawah presiden," papar Djohermansyah.
 
Djohermansyah merupakan satu dari 24 peserta Forum Group Discussion yang digelar Media Research Center, sebuah lembaga riset berbasis media di bawah naungan Media Group, bertajuk "Setahun Jokowi-JK" yang digelar awal bulan ini di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat. 

Menurut bekas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini, pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan jangan dibebankan pada Kementerian Dalam Negeri. Badan ini memerlukan pimpinan yang waktu dan pikirannya fokus menjalankan fungsi lembaga tersebut.  
 
Djohermansyah mencontohkan, saat menjabat Mendagri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Gamawan Fauzi sempat berjanji akan berkantor di BNPP per tiga bulan. Kenyataannya itu sulit diwujudkan. "Awalnya ya, pada akhirnya keteteran juga," tukasnya. 


Djohermansyah Djohan. Foto: Rommy Pujianto/MI

Menteri Dalam Negeri Kabinet Kerja Tjahjo Kumolo pun demikian. Tjahjo berjanji akan berkantor di BNPP sekali dalam sebulan. Namun belakangan terungkap Tjahjo hanya tiga kali mendatangi kantor BNPP selama menjabat Mendagri setahun terakhir. Implikasinya, kementerian terkait jadi tak terkoordinasi. BNPP tak punya taring, dan pembangunan daerah pinggiran dan desa terbengkalai.
 
Di samping itu, konteks membangun Indonesia dari desa, nilai Djohermansyah, masih belum jelas. Itu karena pembangin pengelolaan pembangunan desa. Pemberdayaan dan pembangunan diurusi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sementara pemerintahannya jadi domain Kementerian Dalam Negeri.
 
"Bagaimana pemerintahan dipisahkan antara pembangunan dan pemberdayaan? Selama ini tradisi dan pengalaman jadi satu. Lembaga semakin simpel semakin sederhana, semakin mudah menjalankan program, semakin bervariasi justru semakin sulit koordinasi dan integrasinya," jelas Djohermansyah.   
 
Urusan desa harusnya ditangani satu kementerian. Bisa Kementerian Desa atau Kemendagri. Namun, dia mengusulkan, desa jadi wewenang Kemendagri. "Kementerian Desa jangan pegang desa, urusan dia PDT itu kasihlah dia urusan transmigrasi. Jangan pegang desa. Karena itu, akan terkait dengan bupati dan wali kota, camat yang di bawah supervisi dan pembinaan Kemendagri," papar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini.
 
Pria asal Sumatra Barat ini juga mengkritisi kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Daerah tertinggal, kata dia, tak pernah menurun sejak kementerian ini didirikan. "Malah naik," kata Djohermansyah. Catatan dia, dalam lima tahun daerah tertinggal naik dari 181 menjadi 185.

Kritikan Djohermansyah juga tampak dari data yang dirilis MRC. MRC mencatat, tak ada satupun peserta FGD yang menilai Kementerian Desa sudah mencapai program yang ditargetkan. Kebanyakan peserta atau 73% menilai kementerian ini tengah menuju pencapaian program, dan 27% yakin Kementerian Desa sedang berusaha.   
 
Sementara peniliti Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun menyorot soal dana desa yang berpotensi dikorupsi. Menurut Tama, masalah paling mendasar program ini adalah soal pengelolaan uang yang berjumlah miliaran untuk didistribusikan ke desa-desa.
 
Tama mengatakan untuk level kementerian, provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah belum punya formula untuk memastikan pengadaan barang yang bebas korupsi. Lalu, kini pemerintah harus mengawal distribusi dana desa. "Desa-desa itu bikin BUMN desa, kemudian di dalam itu ada lagi struktur-struktur kelembagaan yang baru," kata Tama.
 
Tama menuturkan, Jokowi tak bisa hanya mengandalkan anak buah untuk mengawasi distribusi dana desa. Seperti halnya di level pusat, pemerintah juga bisa memanfaatkan keterlibatan publik. "Misalnya seperti kita dan teman-teman di ICW bikin namanya open tender, prodatabase government, kita bikin aplikasi, dia bisa kontrol," ujar Tama.


Sumber: MRC. Grafis: Metrotvnews.com
 
Untuk Nawacita poin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 62% dari 24 peserta FGD yakin pemerintah sedang menuju untuk merealisasikan program tersebut. Sebanyak 30% menganggap pemerintah sedang berupaya dan, empat persen lainnya menganggap salah satu program prioritas itu sudah terwujud.


(KRI)