Ketika Riset Menyatu dengan Pendidikan Tinggi

   •    Selasa, 20 Oct 2015 23:10 WIB
riset
Ketika Riset Menyatu dengan Pendidikan Tinggi
Ilustrasi -- Sumber: MediaIndonesia.com/Seno

Ismail Suardi Wekke
Fungsionaris Masika ICMI Orwil Papua Barat

Hari ini (20/10) menandai satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Walaupun sejak dua hari lalu Kota Sorong mulai juga diselimuti asap, tetap saja artikel ini tidak membahas itu. Saya perlu memberikan catatan tentang pendidikan tinggi. Pagi ini saya memulai aktivitas di Workshop Internasionalisasi Jurnal. Sebuah upaya untuk mendorong jurnal-jurnal di tanah air untuk masuk dalam indeks Scopus.

Saat ini baru 24 jurnal yang berada dalam daftar Scopus. Indonesia menempati urutan 57 dari 239 negara dengan 32.355 dokumen. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga Brunei Darussalam (130) 1.944 dokumen, Thailand (47) 109.832 dokumen, Malaysia (36) 153.378 dokumen, Singapura (32) 192.942 dokumen. 10 negara teratas berturut-turut ditempati Amerika Serikat, China, Inggris Raya, Jerman, Jepang, Prancis, Kanada, Italia, India, dan Spanyol. Jikalau melihat kepada populasi, maka jumlah yang besar belum menyumbang kepada capaian publikasi ilmiah.

Semua data di atas adalah dicapai ketika pendidikan tinggi masih berada dalam bagian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini dengan integrasi pendidikan tinggi dengan riset, maka sebuah kesempatan untuk memacu aktivitas riset, publikasi, dan budaya ilmiah. Sejak tahun lalu integrasi masih memerlukan akselerasi kelembagaan dilanjutkan dengan penempatan personel untuk mengisi posisi sesuai dengan kriteria kepangkatan. Walhasil setahun ini hanya berkutat pada soal organisasi sehingga menghambat pada kinerja dan eksekusi di lapangan.

Setahun ini Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disibukkan pada urusan ijazah palsu dengan nama perguruan tinggi luar negeri, status non-aktif perguruan tinggi di pangkalan data, dan wisuda kampus yang hanya mementingkan hasil akhir dan tidak menjalani proses. Sementara penetapan hasil akreditasi jurnal belum berjalan lancar. Hasil tahun 2014 diterbitkan 2015. Sementara untuk periode pertama 2015 sampai Oktober ini belum juga terbit. Setahun ini masih memerlukan sinergitas antarunit dari integrasi direktorat pendikan tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi.

Harapan penggabungan itu sesungguhnya disampaikan karena perguruan tinggi selama ini belum berhasil menjadikan riset sebagai pilar utama pendidikan tinggi. Namun dalam 12 bulan ternyata, energi terkuras lebih banyak pada soal penyelesaian administrasi. Sehingga dalam satu tahun tidak mendapatkan hasil sebagaimana cita-cita awal.

Dana penelitian masih saja diperlakukan seperti pembelian barang. Mulai proses seleksi proposal pada bulan Mei kemudian pertanggungjawaban disampaikan di bulan November. Penelitian tidak lebih dari enam bulan. Kalau ini dipertahankan, maka hasilnya tidak akan pernah memadai. Lalu hasil penelitian hanya hadir dalam bentuk laporan semata. Tidak didorong untuk menjadi publikasi ilmiah di pentas dunia dalam bentuk artikel di jurnal yang bereputasi. Faktor lain yang juga berkaitan, sebuah penelitian hanya didanai sebesar lima belas juta rupiah. Untuk mendapatkan data dengan dana sekecil itu hanya dapat menjangkau wilayah lokal saja.

Lihat pula anggaran untuk penerbitan jurnal. Untuk pengelola yang mengurus penerbitan hanya berhak mendapatkan uang lelah tak boleh melebihi tiga ratus ribu rupiah perterbit. Akibatnya, banyak orang tidak memiliki ketertarikan untuk turut mengelola penerbitan jurnal. Sebuah contoh yang menarik. Jurnal Al-Jami’ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Studia Islamika di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Keduanya sudah terindeks di Scopus. Hanya saja, kedua jurnal ini langsung bertanggung jawab ke Rektor. Begitu pula dengan jurnal Indonesian Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang sudah terakreditasi A.

Ini berarti bahwa sudah mulai ada kesadaran untuk menggunakan standar global dalam penerbitan berkala kita. Tidak lagi sebuah jurnal diterbitkan semata-mata karena untuk kenaikan pangkat. Di masa lalu, jurnal tak lebih dari manajemen tukang sate. Mulai ditulis sendiri, kemudian diterbitkan sendiri, dan akhirnya dibaca sendiri.

Beberapa universitas sudah mulai menyadari perlunya pengakuan dalam bentuk akreditasi regional Asia Tenggara. Mereka kemudian berupaya untuk memenuhi standar yang ditentukan Asean University Network (AUN) yang berada di bawah kerja sama negara-negara Asia Tenggara. Satu persatu program studi dari perguruan tinggi Indonesia mulai diakreditasi. Di tengah kegeraman akan praktik jual-beli ijazah masih ada optimisme yang mengiringi pendidikan tinggi. Termasuk dengan integrasi Kementerian Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan memudahkan proses akreditasi jurnal. Tidak ada lagi pemisahan antara akreditasi Dikti dan LIPI. Sehingga baik para peneliti maupun dosen bisa saling berkolaborasi dalam publikasi ilmiah. Empat tahun berikutnya, kita akan segera menuai hasil dari penggabungan. Menanti buah keputusan politik yang berdampak pada wibawa dan marwah bangsa di kancah internasional.


(JRI)

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

Kasus KTP-el, KPK Periksa Mayus Bangun untuk Setya Novanto

1 hour Ago

KPK hari ini memeriksa Chief Business Operation PT Astra Graphia IT Mayus Bangun, Astra Graphia…

BERITA LAINNYA