Kejagung Bantah Lamban Selidiki Dana Bansos Sumut

Meilikhah    •    Rabu, 21 Oct 2015 12:38 WIB
kasus korupsi
Kejagung Bantah Lamban Selidiki Dana Bansos Sumut
Kejaksaan Agung. Foto: M Irfan/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung membantah lamban menyelidiki kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurut mantan Ketua Satuan Tugas Khusus Kejagung, Sarjono Turin, Kejagung, terus bergerak menyelidiki kasus tersebut. 

"Yang mengatakan bahwa Kejaksaan itu lama sekali nangani kasus bansos Sumut itu mereka enggak ngerti. Penyelidikan di Kejaksaan beda dengan kasus dana bansos yang disidik di KPK," ujar Turin, kepada Metrotvnews.com, Rabu (21/10/2015).

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu mengatakan perkara yang ditangani KPK dan Kejagung berbeda. KPK mengusut dugaan suap Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti berdasarkan perkembangan kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. Sedangkan Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan penyaluran dana hibah bansos yang tak sesuai peruntukannya.

"Pintu masuknya KPK beda. Kenapa cepat ditetapkan tersangka? Karena suap itu termasuk perkara cepat, pelakunya ada, alat bukti ada. Makanya cepat," lanjut dia.

Sementara Satgasus Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Mencari siapa yang menyiapkan dana awal dan menyalurkannya. Dalam kasus tersebut, kata Sarjono, penyidik menelusuri apakah penyaluran dana hibah bansos itu sesuai Permendagri tentang siapa saja yang berhak menerima sesuai ketentuan tersebut.

"Jadi kalau ada pendapat Kejaksaan lambat, mereka tidak ngerti proses penyidikan suap dan hibah itu bagaimana. Kalau perkara suap dan gratifikasi seperti di KPK itu gampang. Enggak sampai 20 hari jadi, karena ada pelakunya, barang bukti dan syarat minimal dua alat buktinya terpenuhi," jelas dia.

Sementara itu, dalam kasus ini Satgassus sudah memeriksa sekitar 274 saksi dari 34 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan untuk menelusuri dana bansos itu mengalir ke siapa saja. Hingga kini, Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto mengatakan penyidik segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. "Perkara itu akan menetapkan tersangka, kita juga akan berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Amir, Selasa 20 Oktober. 

Amir menjelaskan Pemprov Sumut menerima dana hibah sebesar Rp294 miliar dan bansos senilai Rp25 miliar pada 2012. Pada 2013, Pemprov Sumut juga menerima dana hibah Rp2 triliun dan bansos Rp43 miliar.

Berdasarkan penenusuran, penyaluran dana bantuan itu tidak tepat sasaran dan Pemprov Sumut menyusun pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Peraturan Kemendagri tentang penyaluran dana hibah dan dana bansos. Akibatnya penyaluran dana bansos dan hibah tersebut merugikan keuangan negara Rp247 miliar.



(KRI)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

6 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA