JK: Ini Kementerian Kesehatan bukan Kementerian Pengobatan

Dheri Agriesta    •    Rabu, 21 Oct 2015 14:18 WIB
kesehatan
JK: Ini Kementerian Kesehatan bukan Kementerian Pengobatan
Wapres Jusuf Kalla (tengah), Menter PPN Sofyan Djalil (kiri) dan Menkes Nila Djumita F Moeloek (kanan),--Foto: MTVN Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan pentingnya upaya pencegahan penyakit dan membudayakan hidup sehat dari pada mengobati penyakit yang ada di masyarakat. Sebab, kementerian yang dimiliki pemerintah adalah Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Pengobatan.

"Jadi sebagaimana namanya Kementerian Kesehatan berarti tujuannya orang sehat, bukan Kementerian Pengobatan, ini Kemenkes jadi upayanya orang sehat bukan mengobati orang sakit," kata JK saat memberikan arahan dalam rapat kerja Kementerian Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2015).

"Sebab itu imej orang harus kita rombak bukan dengan iklan tapi dengan langkah yang jelas," tambah dia.

Antusiasme masyarakat untuk membudayakan hidup sehat bukan tak ada sama sekali. Perhelatan Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan setiap hari Minggu di berbagai kota di Indonesia selalu diramaikan masyarakat yang ingin berolahraga. Sekedar lari pagi atau senam bersama.

Menurut JK, antusiasme masyarakat itu bisa menjadi modal utama pemerintah untuk membudayakan hidup sehat. Pemerintah akan duduk bersama membicarakan program ini. Sehingga, fokus pemerintah adalah kesehatan bukan pengobatan penyakit.

"Kita duduk bersama nanti untuk membahas ini, sehingga tujuan kita itu memang kesehatannya bukan pengobatannya. Kartu sehatnya ya kartu sehat, bukan kartu pengobatannya, ada insentifnya, kartu sehat bisa dipakai main bola, buat olahraga, divariasikan. Kalau tidak ini kan kartu pengobatan sebenarnya," kata dia.

JK pun mengatakan bahwa pemerintah harusnya belajar dari masa lalu terkait kebijakan kesehatan. Zaman Presiden Soeharto, kata dia, kebijakan kesehatan dikeluarkan secara rinci. Bahkan, ada kebijakan yang mengatur pembagian kakus jongkok keluarga.

Kebijakan seperti ini harus dikembangkan lagi. Pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ini dan memperbaharuinya sesuai kondisi saat ini.

"Menurut saya diupgrade saja program dulu. Coba mungkin ada tim yang mengevaluasi zaman dulu, apa yang baik dan apa yang jelek, kita modernisasi ini," pungkas dia.


(MBM)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

11 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA