Kubu Agung Diminta Patuhi Kesepakatan Tim 10

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 21 Oct 2015 16:46 WIB
kisruh golkar
Kubu Agung Diminta Patuhi Kesepakatan Tim 10
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan) dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri). (Foto:Antara/M Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Golkar kubu Agung Laksono diminta menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menjalankan kesepakatan yang telah disepakati tim 10. Ada tiga kesepakatan yang harus dijalankan dua kubu.
 
Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (ARB) mengatakan,  tiga butir yang disepakati adalah, menghormati dan menghargai sepenuhnya keputusan hukum. Yang menang mengajak yang kalah dan yang kalah dukung yang menang.
 
“Ketiga, kedua kubu sepakat tidak akan membentuk partai baru setelah adanya keputusan hukum tetap. Jadi kita kembali kepada kesepakatan itu," kata ARB di Puang Oca, Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).
 
Meski telah memenangkan kasasi di MA, menurut ARB, tak menutup kemungkinan terjadi perubahan kepengurusan, jika kedua kubu bersatu. Perubahan kepengurusan pernah terjadi saat periode 2009-2015.
 
"Saya belum membayangkan, baru bercita-cita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada sikap dari pak Agung dan kawan-kawan untuk melakukan pembicaraan. Satu pendapat, yang menang mengajak yang kalah," ujarnya.
 
Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kepengurusan Golkar versi Agung Laksono pada 23 Maret. Yasonna mengambil keputusan itu berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar bahwa dua hakim mengakui kepengurusan Agung, sedangkan dua hakim tidak memihak.
 
Golkar kubu Ical lantas menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Putusan PTUN pada 18 Mei menganulir keputusan Yasonna. Salah satu poin putusan PTUN adalah kepengurusan Golkar kembali ke hasil Munas di Riau pimpinan ARB.
 
Yasonna banding putusan PTUN ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Putusan PT TUN mengabulkan banding Yasonna sekaligus menguatkan Golkar Agung sebagai pengurus yang sah.
 
Ical tak berdiam diri. Ia melawan putusan itu dengan mengajukan kasasi dan berhasil memenagkan pertikaian itu.


(FZN)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA