Disebut Tak Punya Izin Penyitaan di Pelindo II, Ini Kata Victor Simanjuntak

Al Abrar    •    Rabu, 21 Oct 2015 17:29 WIB
pelindo
Disebut Tak Punya Izin Penyitaan di Pelindo II, Ini Kata Victor Simanjuntak
Mantan Dirtipideksus Kombes (Purn) Victor Edi Simanjuntak ---Foto: MTVN/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Mabes Polri Brigjen (Purn) Victor Simanjuntak mengatakan tidak ada yang salah dalam proses penggeledahan maupun penyitaan di kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 28 Agustus 2015.

Menurut Victor, pihaknya telah menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang. Apabila ada pihak yang menghalang-halangi artinya melanggar hukum.

"(Prosedurnya) Kan setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ada barang yang disita, kemudian dianalisis oleh penyidik. Kalau barang itu tidak dijadikan barang bukti akan dikembalikan. Kalau dijadikan barang bukti itu kemudian dibuat surat permintaan penetapan penyitaan kepada pengadilan," kata Victor saat dihubungi Metrotvnews.com di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Victor menjelaskan, pihaknya tidak mungkin meminta izin penyitaan terhadap Pelindo II. Sebab surat penyitaan dikeluarkan setelah ada barang bukti yang disita dalam penggeledahan.

"Kalau mengajukan penetapan penyitaannya dibuat dulu, barang yang mau disita apa? Kan barang yang mau disita kita tidak tahu," ujar Victor.

Victor menambahkan, nantinya dalam surat penyitaan tersebut juga dibuat mengenai barang yang telah disita untuk dijadikan barang bukti.

Ketika disinggung apakah surat penyitaan tersebut sudah dibuat, Victor mengaku tidak tahu lantaran dirinya sudah pensiun. "Nah, kalau itu tanya penyidiknya karena setelah itu saya sudah enggak menjabat," kata Victor.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Pelindo II, Fredrich Yunadi menegaskan, Budi Waseso telah melanggar kode etik melakukan penyitaan tanpa izin yang sah. Penyidik tidak mengindahkan Undang-Undang No. 1/2004 bahwa aset BUMN tidak boleh disita. Budi Waseso yang menjabat Kabareskrim saat itu memimpin langsung penggeledahan.

Menurut Fredrich, menurut surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. W10.U4/597i/Hn.02/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum pernah menerima surat permohonan izin penyitaan terhadap PT Pelabuhan Indonesia II.

"Buwas lupa, penyitaan yang gegabah tersebut setelah saya protes tertulis. Akhirnya semua alat bukti dikembalikan, termasuk uang kas senilai Rp400 juta, yang diambil secara tidak prosedural," kata Fredrich dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Fredrich juga menyesalkan hingga saat ini 10 unit mobil crane masih dipasang police line tanpa dasar hukum sedikitpun. Tindakan itu diduga melecehkan Undang-undang dan Peraturan Kapolri No. 14/2012.

Tudingan crane tidak berfungsi sebagaimana mestinya, Fredrih membantahnya. Ia mempunyai bukti foto dan video saat penyitaan crane tersebut sedang bekerja dan dipaksa dihentikan.

"Saya punya bukti saksi siapa saja yang pernah menyewa crane, dan bukti transaksi keuangan yang dihasilkan atas operasional crane. Lebih Rp4 miliar telah dihasilkan atas operasional crane selama ini. Hal ini melanggar PP No. I/Tahun 2014 tentang Larangan Penyitaan Aset Negara di BUMN dalam pasal 50 dilarang menyita aset bergerak dan tidak bergerak milik BUMN” kata dia.

Fredrich mempertanyakan tundingan Bareskrim pengadaan crane merugikan negara. Sebab, Wakil Ketua BPK saja telah resmi menyatakan pengadaan 10 unit crane tidak ada kerugian negara.

"Apakah penyidik lebih mempunyai kapasitas dan lebih kompeten dalam melakukan audit dibandingkan dengan BPK? Menurut undang-undang, jelas dikatakan yang berhak melakukan audit adalah BPK, bukan Polri," tanya Fredrich.

Saat memberi penjelasan di rapat Pansus Pelindo II di DPR tadi malam, Budi Waseso mengatakan kepolisian melakukan penggeledahan atas izin pengadilan pada 28 Agustus 2015. Budi menjelaskan tempat yang digeledah adalah ruangan Dirut PT Pelindo II, ruang kantor Direktur Teknis, kantor Direktur Keuangan, kantor Direktur Pengadaan, kantor Sekretaris Perusahaan, ruang IT, Terminal Ops 01 dan Ops 02 dan Pelabuhan Cabang Tanjung Priok.

Penggeledahan saat itu dipimpin Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Victor Simanjuntak. Aparat juga menyita uang senilai Rp400 juta dari brankas perusahaan.


(MBM)