Jaksa Agung: UU Perlindungan Anak Tak Menjerakan Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Meilikhah    •    Rabu, 21 Oct 2015 17:31 WIB
kekerasan seksual anak
Jaksa Agung: UU Perlindungan Anak Tak Menjerakan Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Foto: Ismar Patrizki/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu tentang perlindungan anak. Perppu itu salah satunya akan mengatur soal hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kebijakan ini diputuskan karena Undang-Undang Perlindungan Anak yang selama ini berlaku tak membuat jera para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang dijerat undang-undang tersebut, kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, malah bisa bebas berkeliaran kembali dengan hanya menjalani hukuman selama tiga sampai lima tahun.

"Maka terpikir kita kasih hukuman tambahan supaya tidak melakukan hal yang sama," kata Prasetyo, saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2015).

Sama seperti sebagian besar pejabat tinggi negara dan Presiden Jokowi, Prasetyo juga setuju jika pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikebiri untuk memberi efek jera. Namun, dia tak mau merinci proses kebiri seperti apa yang dijadikan sanksi bagi pelaku.

"Berulangkali mereka melakukan kekerasan seksual. Makanya untuk dihentikan ya dikebiri. Untuk teknisnya nanti tentunya pihak Menkes yang bisa memastikan," jelas Prasetyo.

Konon, kata Prasetyo, kebiri yang bisa dilakukan pada pelaku adalah dengan pemberian suntik hormon yang memungkinkan pelaku tak punya dorongan seksual.

Penanggulangan kejahatan terhadap anak dinilai sudah mendesak dan membutuhkan langkah konkret. Karena itu, Presiden Joko Widodo mempersiapkan aturan yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan fisik ataupun seksual yang belakangan marak terjadi di Tanah Air.

Salah satu isi Perppu tersebut ialah hukuman pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perppu itu diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

"Sudah disetujui Presiden, drafnya sedang dibuat. Kita mencari solusi agar memberikan efek jera maksimal," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, seusai rapat terbatas mengenai pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan kepada anak di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.


(KRI)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

6 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA