Seharusnya, Dewie Yasin Limpo Hadiri Pembentukan KPP di Sulsel

Andi Aisyah Lamboge    •    Rabu, 21 Oct 2015 18:18 WIB
suap pltu di papua
Seharusnya, Dewie Yasin Limpo Hadiri Pembentukan KPP di Sulsel
Panitia KPP Sulsel jumpa pers terkait kasus yang menjerat Dewie Yasin Limpo, MTVN - Andi Aisyah

Metrotvnews.com, Makassar: Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo seharusnya menghadiri acara pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Daerah Pemilihan (Dapil) VI Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu 21 Oktober. Namun Dewie batal menghadirinya karena dibekuk KPK atas kasus dugaan suap PLTU di Papua.

Hal itu dikemukan Ketua KPP Dapil VI Sulsel Andi Nurhanjayani dalam konferensi pers yang berlangsung di Hotel Best Western, Makassar, Sulsel. Dewie pun akan menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Nurhanjani angkat bicara mengenai penangkapan Dewie pada 20 Oktober 2015 itu. Menurutnya, ia dan rekan-rekan tetap menghormati proses hukum. Namun mereka juga memegang teguh azas praduga tak bersalah terhadap Dewie.

"Jadi biarkanlah proses hukum kepada Dewi berjalan apa adanya di KPK," kata Nurhanjani.

Nurhanjani mengatakan KPP merupakan organisasi yang menentang tindak pidana korupsi. Organisasi itu menjadi wadah untuk saling mengingatkan agar perempuan yang duduk di kursi parlemen tak terjerat kasus korupsi.

Petugas KPK menangkap Dewie di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, pada Selasa malam 20 Oktober 2015. Rencananya, Dewie akan terbang ke Makassar.

Seorang saksi mata mengakui melihat sekelompok orang mendekati Dewie di bandara. Saksi mata itu menduga Dewie akan dibawa ke ruang VIP. 

"Saat mau take off pesawat sempat delay sekira 15 menit. Mungkin ada hubungannya dengan kasus itu," tutup si sumber.

Dewie ditangkap bersama staf ahlinya Bambang Wahyu Hadi (BWH) di Bandara Soekarno-Hatta. Bambang adalah Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan. Mereka semua kemudian digelandang ke kantor lembaga antikorupsi.

(Baca: Kronologi Penangkapan Dewie Yasin Limpo)

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, penyidik menyematkan status tersangka terhadap IR, SET, DYL, RB, dan BWH. IR dan SET diduga pemberi suap dan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Diduga, kasus itu terkait proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Deiyai, Papua, tahun anggaran 2016. Proyek ini masih dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2016. Nilai proyek ditaksir ratusan miliaran rupiah.


(RRN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

11 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA