TPST Bantargebang Diancam Ditutup

Ahok: Baru Anggota DPRD sudah Sombong Banget

Intan fauzi    •    Kamis, 22 Oct 2015 15:46 WIB
sampah jakarta
Ahok: Baru Anggota DPRD sudah Sombong Banget
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok--Metrotvnews.com/Al Abrar

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menyebut Komisi A DPRD Bekasi sombong lantaran ingin memanggilnya. Rencana pemanggilan tersebut lantaran Pemprov DKI dianggap melanggar aturan jam operasional distribusi sampah ke TPST Bantargebang, Bekasi.

"Kita ini satu tempat, makanya saya sudah bilang Jakarta itu kita perluas. Perluas dalam arti kata saya tanggung jawab, biaya yang dikeluarkan buat Anda. Bukan sok-sokan DPRD begitu. Sombong banget baru anggota DPRD," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Ahok menilai hubungan Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi cukup baik. Ia menambahkan, isu sampah merupakan politisasi saja. "Kita sama Wali Kota hubungan baik kok," imbuhnya.

Komisi A DPRD Bekasi yang menyatakan akan memanggil Ahok bernama Eriyanto Hendrata dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ahok mengaku tak takut dengan pemangilan tersebut.

Ahok bahkan menyebut dengan lantang menyebut PKS tidak memiliki perolehan suara dominan di Bekasi. "Dari dulu ngomong ngancem mau tutup-mau tutup, mau manggil saya, siapa lu? Sombong banget sih. Sombong amat baru jadi PKS. Memang PKS mayoritas di Bekasi sekarang? Kasih tahu dia kalau PKS," terangnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap, Jakarta dan Bekasi bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah di Ibu Kota. Jika dianggap melanggar jam operasional, maka Pemkot Bekasi dapat memanggil Dinas Perhubungan DKI.

"Maksud saya enggak usah lah pakai main politik-politik begitu. Kalau Anda butuh, kita atur bersama. Ini kan Jakarta memang persoalan bersama, kita atasi. Kalau truknya kurang kita bel, kalau truknya enggak boleh jalan malam, ya tangkep aja Dishub-nya. Kan itu ada truk swasta," tukasnya.

TPST Bantargebang terancam ditutup. Pemprov DKI dinilai melanggar perjanjian kerjasama nomor 4 tahun 2009, tentang pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.


(YDH)