Menkes Tunggu Arahan Jaksa Agung Soal Suntik Kebiri

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 22 Oct 2015 17:55 WIB
kekerasan anak
Menkes Tunggu Arahan Jaksa Agung Soal Suntik Kebiri
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memberi penjelasan tentang suntik kebiri. Foto: MTVN.com/M Rodhi Aulia.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Kesehatan tidak bisa melakukan kastrasi atau suntik kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kementerian Kesehatan masih belum menerima analisa lengkap dasar hukum hukuman suntik kebiri.

"Memang secara ilmu kedokteran memang betul ada. Namun, tentu ada batasan dan wewenang hukumnya. Saya kira Jaksa Agung (HM Prasetyo) yang pantas membicarakan hal ini terlebih dahulu," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kepada wartawan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2015).

Nila mendukung hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diperberat. Akan tetapi, hukuman tersebut harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Termasuk batas kewenangan untuk melakukan suntik kebiri.

"Saya setuju membuat jera orang-orang yang berperilaku seks menyimpang. Yang dianggap oleh Menteri Sosial, libidonya harus diturunkan. Tentu kita harus lihat dulu secara hukumnya," ujar Nila.

Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 20 Oktober, Presiden Joko Widodo memberikan peluang bagi kementerian atau lembaga terkait untuk memberlakukan suntik kebiri terhadap kaum paedofilia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjanji segera membentuk tim penyusun draf hukuman suntik kebiri. Kementerian ini juga membahas kemungkinan dasar hukumnya. Sanksi di UU Perlindungan Anak yang mengatur masalah ini dinilai terlalu ringan: 3-15 tahun penjara.

"Karena itu penyusunan penerapan hukuman kebiri tersebut harus dibahas dulu bersama-sama dengan pihak terkait. Draf pembahasan itu akan disusun dalam waktu dekat," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan Yohana Yembise dalam kesempatan terpisah.

Rencana hukuman suntik kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapat dukungan dari banyak pihak. Antara lain Partai NasDem, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

"Selama ini pelaku seksual hanya dikenai Pasal 338, Pasal 340 KUHP, dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak dengan hukuman rata-rata 15 tahun. Kalau tidak dikebiri, dia akan mengulangi tindakan itu lagi," kata Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat.


(DOR)