Anak Usaha Sampoerna Agro Digugat Kemen-LHK

Ade Hapsari Lestarini    •    Kamis, 22 Oct 2015 19:07 WIB
sampoerna
Anak Usaha Sampoerna Agro Digugat Kemen-LHK
Ilustrasi kebakaran hutan. (ANTARA FOTO/Fiqman Sunandar)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anak usaha PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) yakni PT National Sago Prima (NSP) digugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) pada 20 Oktober 2015.

Kemen-LHK selaku penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT NSP sehubungan dengan peristiwa kebakaran yang menimpa lahan konsesi IUPHHBK HTI dan tanaman milik NSP yang terjadi pada akhir Januari 2014 sampai pertengahan Maret 2014.

"Mengingat putusan tersebut, yang dijadikan dasar gugatan, penggugat saat ini masih dalam tahap kasasi Mahkamah Agung (MA), sehingga belum berkekuatan hukum tetap (in kracht), NSP dan perseroan berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut bersifat prematur," ujar Corporate Secretary SGRO Eric Ariaman, dalam laporannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (22/10/2015).

Gugatan tersebut, lanjut dia, membuat anak usaha perseroan mengeluarkan dana untuk biaya jasa advokat yang akan membela hak dan kepentingan hukum NSP di persidangan.

Selanjutnya, apabila petitum penggugat yang meminta kepada pengadilan supaya NSP dihukum membayar ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp319,16 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp753,7 miliar tersebut dikabulkan, maka akan berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan dan proyeksi keuangan NSP dan perseroan.

"Gugatan penggugat tersebut tidak berdampak secara material terhadap kelangsungan usaha NSP dan perseroan. Namun apabila seluruh petitium gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka NSP tidak akan dapat lagi melangsungkan kegiatan usahanya," jelas dia.

Saat ini, ungkap dia, NSP tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses peradilan atas gugatan Kemen-LHK tersebut dan akan membuktikan di persidangan bahwa gugatan penggugat tidak disasarkan pada bukti-bukti yang sah secara hukum.

"Sehingga oleh karenanya, kami berpendapat bahwa penggugat seharusnya ditolak oleh pengadilan," pungkasnya.


(AHL)