Pukat UGM: Reshuffle Belum Perlu

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 22 Oct 2015 20:00 WIB
reshuffle kabinet
Pukat UGM: <i>Reshuffle</i> Belum Perlu
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenal Arifin Mochtar (kiri). Foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenal Arifin Mochtar mengatakan Presiden Jokowi tak harus melakukan reshuffle di jajaran kabinetnya. Menurutnya, Presiden bisa menekan para bawahannya lebih dulu untuk memperbaiki kinerja.

"Tidak seharusnya reshuffle. Bisa juga dengan menekan orangnya untuk memperbaiki kinerja. Reshuffle kemudian diisi orang-orang yang memiliki catatan, sama saja," kata Zaenal di Kantor Pukat UGM, Kamis (22/10/2015).

Zaenal mengungkapkan reshuffle kabinet iya atau tidak bergantung presiden. Namun, dalam catatannya, agenda pemberantasan korupsi dan penegakan HAM menjadi salah satu agenda yang menjadi sorotan publik. Sebab, pemerintah dianggap tak menunjukkan keberpihakan pada agenda ini.

"Pemerintah harusnya menunjukkan keberpihakan pada pemberantasan korupsi. Tapi, buktinya tidak ada pemihakan langsung yang dilakukan Presiden. Pemihakan ini sebagai pondasinya. Saat Jokowi berbicara, seperti tak menunjukkan kapasitasnya sebagai presiden," ujarnya.

Jika pemerintah beralasan akan membangun pondasi di awal 2016, Zaenal, sangsi. Menurutnya, akan sulit memperoleh ukuran pondasi untuk bidang hukum. Menurutnya, yang harus ada dan pemerintah lakukan di bidang hukum adalah pemihakan.

"Jika mau reshuffle jangan seperti mengulang kesalahan yang sama dengan memasukkan orang dari partai politik. Ganti orang belum tentu menjadi jawaban. Fantasi Presiden menjadikan kejaksaan dan kepolisian baik, itu yang harus diwujudkan," jelasnya.


(UWA)