Fraksi PDIP Minta Surat Menteri ESDM Soal Freeport Dicabut

Githa Farahdina    •    Jumat, 23 Oct 2015 17:48 WIB
freeport
Fraksi PDIP Minta Surat Menteri ESDM Soal Freeport Dicabut
Yulian Gunhar----Ant/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok Fraksi (Poksi) PDI Perjuangan di Komisi VII DPR mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mencabut surat dengan Nomor 7522/13/MEM/2015 tertanggal 7 Oktober. Surat itu berisi perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia.

Fraksi PDIP menilai, isi surat bertentangan dengan Undang-undang Minerba. "Bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan turunan peraturan di bawahnya," kata anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Yulian Gunhar dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDIP Lantai 9, Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Menurut Yulian, Sudirman seharusnya sedari awal menolak surat permohonan perpanjangan operasi dari PT Freeport yang diajukan pada 9 Juli 2015. Alasannya sama: tak sesuai amanat UU Minerba.

Beberapa hal yang dinilai tak sesuai adalah waktu pengajuan pada 2015 bersifat inkonstitusional karena permohonan seharusnya baru diajukan pada 2019 atau dua tahun sebelum izin habis pada tahun 2021. Bentuk perpanjangan izin operasi yang diajukan pun berupa kontrak karya bukan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Alasan PT Freeport adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian investasi. Hal ini jelas menunjukkan niatan menjebak pemerintahan Jokowi-JK dengan melanggar konstitusi. Sebab, meneruskan izin operasi dalam status kontrak karya sampai 2041.

"Kalau alasannya itu, mereka (sudah) terjamin, 2019 perpanjangan, kontrak karya masih bisa berjalan hingga 2021," timpal Mercy Chriesty.

Yulian menerangkan, permohonan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang disepakati berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama dan ditandatangani 25 Juli 2015 tidak bisa dijadikan landasan hukum. Sebab, belum ada evaluasi komprehensif dan mendetail dari pemerintah atas rencana investasi.

"Investasi USD18 miliar tidak bisa dijadikan jaminan. Karena poin-poin pengalokasian anggaran dimaksud merupakan kewajiban perusahaan menyesuaikan UU Minerba," sebut Yulian.

Terakhir, dia bilang, permohonan perpanjangan kontrak kepada menteri secara tegas dinyatakan dalam Pasal 112 B Ayat 4,5,6, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 bisa dilakukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum perjanjian berakhir. Paling sedikit, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

"Permohonan izin yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah di atas, memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan yang bersifat konstitusional dan melindungi kepentingan bangsa dan negara sesuai amanat Trisakti," tegas Yulian.


(TII)