PDIP: Menteri ESDM Gagal Paham Isi Kontrak Karya PT Freeport

Githa Farahdina    •    Jumat, 23 Oct 2015 18:51 WIB
freeport
PDIP: Menteri ESDM Gagal Paham Isi Kontrak Karya PT Freeport
Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar-----Ant/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Kelompok Fraksi (Poksi) PDI Perjuangan di Komisi VII DPR bereaksi keras atas dikeluarkannya surat Menteri ESDM Sudirman Said terkait permohonan izin PT Freeport Indonesia (PTFI). Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menuding Sudirman kurang mengerti soal itu.

"Menteri ESDM tidak memahami atau gagal paham isi Kontrak Karya PTFI dan isi aturan UU No. 40 Tahun 2009 Tentang Minerba," kata Yulian dalam konferensi pers di ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2015).

Yulian mengatakan, jika pada akhirnya surat tak direvisi dan menjadi landasan hukum perpanjangan izin operasi dan kontrak karya, Sudirman bisa dikategorikan melanggar konstitusi.

"Seperti UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3," kata Yulian.

Menteri Sudirman mengeluarkan izin itu pada 7 Oktober 2015. Jika Sudirman tetap menjalankan isi surat, Poksi VII DPR Fraksi PDIP meminta secara resmi kepada Presiden Joko Widodo memanggil sang menteri untuk menjelaskan penerbitan surat. Pasalnya, surat dari PTFI dikirim di hari yang sama dengan Kementerian ESDM membalas surat.

"Ini sama sekali tidak logis. Seharusnya surat setelah diterima akan diperiksa di bagian hukum, disesuaikan dengan aturan, tidak mungkin di hari yang sama bisa dibalas ke PTFI," timpal Adian Napitupulu.

Tak hanya itu, Adian cs juga meminta Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014. Poksi VII PDIP, melalui Komisi VII, akan memanggil PTFI.

"Meminta penjelasan secara detail mengenai yang dimaksud dengan permohonan perpanjangan operasi," kata Adian.


(TII)