Ini Penjelasan Risma Terkait Kasus Pasar Turi

Amaluddin    •    Jumat, 23 Oct 2015 22:39 WIB
tri rismaharini
Ini Penjelasan Risma Terkait Kasus Pasar Turi
Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Foto: Metrotvnews.com/Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku heran setelah beredar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi. Menurutnya, saat gelar perkara yang digelar pada September lalu, tidak ada pelanggaran yang dilakukan olehnya.

"Saya heran kok tiba-tiba jadi tersangka. Iki yo opo (ini bagaimana). Sekarang pertanyaan di kontrak saya tidak melanggar," kata Risma di sela-sela acara Kampanye PDIP di Gedung Darma Wanita, Jalan Kalibokor, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/10/2015) malam. 

Risma menjelaskan, kasus TPS itu dilaporkan pada Mei 2015. Saat itu, Risma dan beberapa orang juga sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Jatim. Hingga kemudian pada September 2015 dilakukan gelar perkara. 

Dalam gelar perkara itu, kata Risma, pihak pemkot Surabaya dinyatakan tidak melakukan pelanggaran. Dalam kontrak tersebut tidak ada kewajiban pemkot untuk membongkar TPS. Menurutnya, keputusan pemkot untuk membongkar TPS karena melihat sejumah pedagang asli Pasar Turi keberatan dengan pungutan yang besar dari pengembang. Alhasil, mereka tak mau menempatinya.

"Saya ini wali kota, saya melindungi warga Surabaya. Secara logika, siapa yang tidak ingin masuk ke tempat bagus. Kalau tidak ada masalah, mereka pasti mau masuk. Semua orang pengin dagang yang bagus," katanya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Romy Arizyanto mengaku menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jawa Timur terkait status Risma sebagai tersangka. Kejati, kata Romy, menerima SPDP pada 30 September 2015.

Namun Romy enggan menjelaskan kronologi hukum yang menimpa calon wali kota Surabaya itu. "Yang tahu soal teknis perkaranya adalah Polda Jawa Timur. Kami hanya diberi tahu soal dimulainya kasus penyidikan ini," ujarnya.

Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Anton Setiadji justru membantah informasi tersebut. "Tidak benar, Mas," kata Kapolda Jatim, kepada Metrotvnews.com.


(UWA)