Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung menampik telah menyeret CEO MNC Group Hary Tanoesodibjo dalam kasus penyidikan perkara dugaan korupsi pada penerimaan restitusi (kelebihan bayar) atas pembayaran pajak PT Mobile 8 Telecom tahun pajak 2007-2009.
"Enggak melibatkan Hari Tanoe, belum sampai ke sana," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Amir Yanto, dalam keterangan persnya, Jumat (23/10/2015).
Amir meminta semua pihak untuk tak buru-buru mengaitkan Hary Tanoe dalam kasus itu. Pasalnya, penyidikan kasus masih bersifat umum dan sama sekali belum ada arah dari penyidik untuk memeriksa Hary Tanoe.
Sebelumnya, Ketua tim penyidik perkara restitusi pajak Ali Nurudin mengatakan Kejagung kembali mengusut kasus restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom.
"Sementara ini baru dari pihak Mobile 8 yang akan kami periksa. Kami masih mengumpulkan alat bukti yang lain dulu supaya lebih kuat. Perusahaan ini banyak orangnya, salah satunya Hary Tanoesoedibjo," kata Ali, pada Rabu (21/10/2015).
Ali mengatakan kasus ini melibatkan Mobile 8 dengan salah satu distributor di Surabaya. "Itu perusahaan telekomunikasi yang sekarang namanya Smartfren, dulu Mobile 8," ujarnya.
"Jadi, transaksi ini merupakan perdagangan antara PT Mobile 8 pada 2007-2009. Nama Smartfren kan baru sekarang karena baru dibeli. Pada saat itu Mobile 8 masih dipegang pemilik lama," papar Ali.
Ali menjelaskan, modusnya ada pembelian saham fiktif antara Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara di Surabaya. Transaksi sebesar Rp80 miliar, tetapi PT Jaya Nusantara tidak mampu membeli barang-barang jasa telekomunikasi seperti handphone atau pulsa.
"Sehingga direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan process order dan invoice sebagai fakturnya. Dari hasil ini, padahal uang Rp80 miliar itu bukan berasal dari Jaya Nusantara, jadi seolah-olah mereka mampu membeli," katanya.
Ali menjelaskan kasus ini diduga merugikan negara Rp10 miliar. Dari hasil transaksi ini, lanjut Ali, PT Mobile 8 mengajukan restitusi kepada kantor pelayanan pajak supaya masuk bursa di Jakarta.
"Di sini kemudian pengajuannya di proses dan dikabulkan menggunakan transaksi dan faktur yang seolah-olah ada perdagangannya, jadi negara dirugikan sekitar Rp10 miliar lah," kata Ali.
(UWA)
JPU Pertanyakan Pertemuan Dirjen Pajak dengan Wajib Pajak
Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan pertemuan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan wajib pajak. Hal tersebut disampaikan dalam si…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah bermain politik dalam mengurus perkara suap pajak yang menjerat Handang Soekarno.
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Disebut dalam Sidang Kasus Pengemplangan Pajak
Pimpinan DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga terlibat dalam kasus suap penghilangan pajak. Selain kedua nama pimpinan DPR, nama …
Pejabat Direktorat Jendral Pajak Madya Jakarta Selatan berinisial JJ. JJ diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp14,1 miliar d…
Syahrini Disebut Pernah Tersandung Masalah Pajak
Handang Soekarno, mantan penyidik Ditjen Pajak yang menjadi tersangka penerima suap di KPK mengugkapkan artis Syahrini pernah berm…
Selain air putih, ada beberapa minuman lain yang baik diminum untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.
Orang yang mengikuti diet Mediterania memiliki risiko lebih rendah terkena diabetes tipe 2.
Polres Jaksel minta bantuan Densus 88 dan BNPT.
Polri memastikan akan menggelar Operasi Mantap Praja untuk memberikan rasa aman, kenyamanan dan kelancaran Pilkada 2018.
UK segera ditahan.
Satu berhasil ditangkap sementara satu lainnya masih buron.
Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi kunci dalam persidangan.
Total dana yang akan diberikan kepada sejumlah korban sekitar Rp1 Miliar.
KPK dinilai tak berhak mengusut perkara yang disangkakan kepada Fredrich.
Kesaksian Irvanto soal nama-nama yang kecipratan uang korupsi bakal diperkuat dengan keterangan saksi lain dan bukti yang ada.&nbs…
Ia menilai peraturan organisasi menjadi dasar penilaian menetapkan seorang advokat melangar aturan atau tidak.
Uang disita untuk jadi barang bukti dalam persidangan.
Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…
