Sopir Truk Sampah Diduga Bayar Oknum Polisi untuk Lewat Jatiasih

Intan fauzi    •    Sabtu, 24 Oct 2015 13:35 WIB
sampah jakarta
Sopir Truk Sampah Diduga Bayar Oknum Polisi untuk Lewat Jatiasih
Truk sampah di Bantar Gebang----MTVN/LB Ciputri Hutabarat

Metrotvnews.com, Jakarta: Sopir truk sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang, Bekasi, banyak yang lebih memilih menggunakan jalur Jatiasih ketimbang Cibubur. Padahal, jalur tersebut hanya boleh dilalui di jam operasional yang sudah ditetapkan.

Rupanya, pelanggaran yang dilakukan sopir diduga terjadi lantaran mereka mendapat perlindungan dari oknum polisi. Oknum tersebut mendapat bayaran dari sopir.

"Kalau lewat Jatiasih katanya koordinasi sama polisi, bayar polisi," kata salah seorang supir truk sampah, Aam, 54, kepada Metrotvnews.com, di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (24/10/2015).

Aam menjelaskan, untuk mempermudah koordinasi, ada stiker yang bertuliskan 'SP' dan ditempel di bagian depan truk. Namun, Aam mengaku tidak mengerti maksud stiker tersebut.

"Ada stikernya kecil depan truk tulisannya SP. Saya sendiri enggak tahu apa," tukasnya.

Aam mengaku tak tahu berapa fulus yang disetor buat membayar oknum petugas kepolisian. Namun, hal itu sudah menjadi rahasia umum di antara sopir pengangkut truk sampah. "Enggak tahu juga saya. Kalau saya kan selalu lewat Cibubur," jelas pria yang sudah 14 tahun jadi sopir ini.

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota menjalin kerja sama soal pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang sebagai lokasi pembuangan sampah DKI. Dalam perjanjian disebutkan truk sampah hanya boleh lewat jalan biasa pada pukul 21.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB.

Di luar jam tersebut truk harus menggunakan Jalan Raya Alternatif Cibubur atau Transyogi. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak sopir yang melanggar peraturan. Terakhir ada enam truk yang ditilang Dinas Perhubungan Kota Bekasi karena melanggar aturan operasional.

Pelanggaran jam operasional truk sampah itu menjadi salah satu alasan DPRD Kota Bekasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. DPRD Kota Bekasi menagih niat baik Pemprov DKI karena ada sejumlah komitmen dalam kerja sama yang tidak direalisasikan.

 


(TII)