Metrotvnews.com, Kolaka: Setelah menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengubah sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Kebijakan yang keliru dinilai lebih berbahaya dibandingkan korupsi.
"Regulasi yang keliru lebih bahaya dari pada koruptor. Kami menyampaikan kebijakan pertanian ada yang menghambat pertanian. Kami mengubah regulasi yang menghambat pertanian," kata Amran saat panen raya di Desa Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu (24/10/2015).
Pengubahan kebijakan, kata dia, sempat sulit dilakukan. Sebab, banyak pejabat Dinas Pertanian di daerah enggan mengubah kebijakan lantaran takut dinilai salah.
"Ada anggapan jangan-jangan belum bekerja kita sudah diperiksa. Kalau berpikir begitu bisa hancur pertanian kita. Kemudian kami ketemu Kapolri, Jaksa Agung, tanda tangan bersama agar tidak ada ketakutan-ketakutan," kata dia.
Ia mencontohkan, kebijakan pemberian traktor yang datang tidak tepat waktu. Menurut Amran, traktor itu bagian dari kebijakan yang tidak tepat sehingga jadi barang yang cenderung tidak berguna.
"Biasanya selesai panen baru traktor tiba. Kalau pupuk terlambat, ini ada kerugian. Ini yang kita ubah. Mengubah satu kata di secarik kertas. Kami ubah regulasi," terang dia.
(TII)
Guna menurunkan angka stunting, Kementan berkontribusi dalam penyediaan pangan yang beragam dan penyediaan infrastruktur pendukung…
Berbagai upaya dilakukan oleh BKP Kementan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut untuk menjaga kestabilan harga pangan m…
Adanya peningkatan status ketahanan pangan berdasarkan pemetaan dari FSVA 2018.
Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, stok pangan cukup.
Badan Ketahanan Pangan Kementan menerjunkan tim untuk memantau pasokan dan harga pangan di Pasar Mardika Arumbae, Ambon.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019.
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu.
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.
Hal ini dilakukan agar masyarakat Ibu Kota memiliki tempat tinggal yang layak.
Gibran menilai keberadaan tagar #UninstallBukalapak lebay.
Kisruh Bukalapak dianggap bisa mengganggu ekonomi kecil.
Upaya pemerintah menggenjot pembangunan jalan tol dianggap salah satu cara untuk menekan biaya logistik.
Jika terbukti sengaja memasang pose itu, sang jaksa pun bakal terkena sanksi.
Ini dilakukan demi memuluskan langkah partainya untuk kembali tampil di arena perpolitikan nasional.
Seperti kapal Nabi Nuh, Nahdlatul Ulama mampu menyelamatkan umat dari arus pemahaman keagamaan yang menyimpang.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…
