DPR Harus Pertimbangkan Hukuman Mati bagi Koruptor

Astri Novaria    •    Sabtu, 24 Oct 2015 16:35 WIB
kpk
DPR Harus Pertimbangkan Hukuman Mati bagi Koruptor
Tjipta Lesmana-----MTVN/LB Ciputri

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana menilai penegak hukum di Indonesia masih buruk dalam memberantas korupsi. Menurutnya, DPR harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman mati kepada koruptor yang menimbulkan banyak kerugian negara.

"Law inforcement Indonesia pernah diteliti yang paling jelek di seluruh dunia. Memang rusak hukum kita ini. Penegak hukum ditentukan uang dan kekuasaan. DPR harus ambil inisiatif untuk membuat UU yang menjatuhkan maksimal hukuman mati bagi koruptor," kata Tjipta di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Menurutnya, perlu ada batasan jumlah uang yang dikorupsi yang masuk kategori untuk dapat dijatuhi hukuman mati. Ia berpendapat, upaya ini bisa menekan angka korupsi di Indonesia. "Sama persis seperti yang dilakukan RRT. Wah, itu bisa bikin dengkul gemeteran. Saya kira ini bisa dipertimbangkan," sebut dia.

Tjipta mendorong tidak terjadi pelemahan terhadap KPK. Ia berpandangan, rencana DPR dalam merevisi UU KPK jangan dipergunakan untuk melemahkan KPK. Sebaliknya untuk memperkuat. Dia mencontohkan soal penyadapan. Menurutnya, KPK tanpa penyadapan justru akan membuat KPK seperti macan ompong.

"Apakah hasil sadap selama ini ngawur atau membuahkan hasil? Lihat saja itu Ketua MK, Bu Atut, hampir semua dari hasil sadap. Eh, kok sekarang pakai izin pengadilan. Kalau hakim ikut main bagaimana? Malah bisa kongkalikong. DPR ini mau gorok KPK atau mau apa sebenarnya?" tandasnya.

 


(TII)