BKPM: Sektor Akupuntur Tertutup bagi Investor Asing

Dian Ihsan Siregar    •    Minggu, 25 Oct 2015 12:59 WIB
bkpm
BKPM: Sektor Akupuntur Tertutup bagi Investor Asing
Kepala BKPM. MI/Panca

Metrotvnews.com, Jakarta: Jasa pelayanan kesehatan Akupuntur masuk dalam poin pembahasan Daftar Negatif Investasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian teknis.

Bidang usaha dengan kode KBLI 8690 tersebut diusulkan 100 persen untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), artinya bidang usaha tersebut akan tertutup untuk investor asing.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengakui bahwa ada masukan terkait jasa pelayanan kesehatan akunpuntur. “Masukan tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut. Tapi kita memang sudah memiliki banyak tenaga akunpuntur, selain itu dengan menutup masuknya investor asing di bidang usaha ini akan mencegah tenaga akupuntur tidak terdaftar untuk membuka praktek,” kata Franky dalam siaran pers, Minggu (25/10/2015).

Dalam pembahasan DNI, BKPM terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Beberapa lembaga yang telah memberikan masukan dalam tahap awal adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Sekali lagi saya tegaskan, tugas BKPM dalam penyusunan DNI ini adalah melakukan fungsi koordinasi. Masalah jadi tidaknya suatu masukan nanti merupakan keputusan setelah melalui pembahasan bersama. Kementerian akan mengirimkan masukan secara tertulis pada 2 November 2015,” jelas dia.

Franky menjelaskan, bahwa banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang menyampaikan nomenklatur di DNI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektoral dan KBLI yang perlu disesuaikan. “Ada masukan mengenai perlu pembicaraan dengan BPS juga mengenai penyesuaian KBLI yang menjadi referensi pengaturan DNI,” ungkap Franky.

Selain itu, pembahasan DNI juga dinilai perlu melibatkan OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk membicarakan mengenai pembelian saham melalui bursa sehingga pengaturan yang ada di DNI tidak diakali dengan melakukan pembelian saham di bursa mengingat saat ini pembelian melalui bursa dikecualikan dari pengaturan DNI.

Proporsi realisasi investasi Januari-September 2015 masih didominasi oleh sektor primer dan sekunder. Untuk sektor tersier masih ditopang oleh sektor listrik, gas dan air, sementara sektor tersier dalam bidang jasa seperti Jasa pelayanan kesehatan akunpuntur dan jasa-jasa lainnya berkontribusi kecil dalam realisasi investasi.

Untuk PMDN sektor jasa lainnya berada di peringkat 18 dengan nilai investasi Rp755 miliar dengan jumlah 164 proyek. Sedangkan untuk PMA, sektor jasa lainnya berada diperingkat 17 dengan nilai USD207,25 juta dan jumlah proyek 1.089.

Realisasi investasi Januari-September 2015 mencapai Rp400 triliun, meningkat 16,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp342 triliun. Realisasi investasi PMDN, Januari-September meningkat 16,4 persen sebesar Rp 33,2 triliun, sementara realisasi investasi PMA naik 16,9 persen sebesar Rp266,8 triliun. 

Selain itu, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2015 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.059.734 orang, naik 10,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2014, sebesar 960.336 orang.


(SAW)