Dalam Kasus Risma, Penegak Hukum Harus Netral

Intan fauzi    •    Minggu, 25 Oct 2015 20:53 WIB
tri rismaharini
Dalam Kasus Risma, Penegak Hukum Harus Netral
Hanta Yudha (Foto: Metro TV)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kota Surabaya sedang dibuat gaduh jelang Pilkada Serentak dengan kasus hukum yang menimpa wali kotanya, Tri Rismaharini. Pengamat Politik, Hanta Yudha, mengingatkan agar aparat penegak hukum bersikap netral.

"Itu kata kunci, penegak hukum harus menjaga netralitas," kata Hanta dalam Prime Time News Metro TV, Minggu (25/10/2015).

Selain itu, penegak hukum harus lebih cermat dan berhati-hati. Situasi jelang pilkada akan semakin gaduh jika penegak hukumnya ikut campur dalam intrik politik jelang pilkada.

"Tetapi seperti menegakan benang (basah), kalau misalnya ketika aparat penegak hukum bermain dalam konteks ini di situ pasti rusak. Kita menginginkan kecermatan, penegak hukum harus hati-hati memutuskan," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan terhadap kasus Risma. Sebab, kesuksesan pelaksanaan hajat politik itu berpengaruh terhadap citra kepemimpinan Jokowi-JK.

"Gara-gara dia sedang mengikuti kontes politik lalu ditahan proses hukumnya tidak boleh, sebaliknya dipaksa-paksa kasusnya juga tidak boleh. Ini harus dikawal, saya harap Menteri Dalam Negeri fasilitasi," tukasnya.


(ALB)