Walhi: Ada Skenario di Balik Kabut Asap

Suci Sedya Utami    •    Senin, 26 Oct 2015 05:44 WIB
kebakaran hutan
Walhi: Ada Skenario di Balik Kabut Asap
Kebakaran hutan (Foto: MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kebakaran hutan yang berakibat pada membuat langit Sumatera dan Kalimantan tertutup kabut asap memang sudah dalam kondisi yang memprihatikan.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mensinyalir ada skenario di balik kebakaran hutan tersebut. Dari 73 persen titik api yang berada di kawasan hutan tanaman industri serta hak pengelolaan hutan, ditemukan pola yang sama yakni adanya pembakaran hutan terlebih dahulu baru izin konsesi diterbitkan.

"Sangat susah disanggah karena begitu polanya. Sangat susah mengatakan tak ada skenario dalam kebakaran," kata Manager Kampanye Walhi Zenzi Suhadi di Gedung Pers, Jakarta Pusat, Minggu (25/10/2015).

Hal tersebut, menurut Zenzi merupakan kesalahan dari pada aturannya yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Untuk itu pihaknya meminta agar aturan tersebut direvisi.

Yang lebih parahnya, akibat aturan tersebut, masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk andil mengawasi kegiatan konsesi perkebunan kelapa sawit oleh koorporasi. Pasalnya, masyarakat tidak diperbolehkan masuk ke area konsesi, jika masuk maka ada sanksi pidana yang akan menjerat karena dianggap menyalahi batas wilayah.

"Masyarakat yang berada di sekitar, ketika kebakaran enggak berani masuk ke konsesi. UU melarang itu, nanti malah dipidanakan. Mestinya direvisi ulang karena menerapkan sanksi pidana bagi masyarakat yang masuk dalam konsesi," ujarnya.

Selain merevisi payung hukumnya, menurut dia ada beberapa poin yang harus dilakukan agar ke depannya Indonesia tidak kembali mengalami bencana asap akibat kebakaran hutan.

Pertama, mengenai kesadaran pengelolaan di wilayah gambut. Sebab dulu kata dia, tak pernah ada kebakaran. Setelah ada izin pengelolaan hutan bagi perusahaan kelapa sawit, bencana terus terulang.

Selanjutnya, memulihkan konsesi lahan gambut itu sendiri. Sebab debit air yang ada tidak merata, akibatnya ketika cuaca panas semua terbakar. "Maksimal ambang batas air itu 40 cm tingginya," ujar Zenzi.

Lebih jauh, menurut data yang dimiliki Walhi, konsesi yang dikeluarkan jauh melampaui kemampuan perusahaan pemegang hak dalam mengelola. Misalnya saja dengan sebaran titik api yang ada tidak sebanding dengan jumlah pekerja di dalam konsesi.

"Namun, saya tidak bisa katakan ini serakah," kata Zenzi.

Ke depannya, dia berharap penerbitan konsesi tidak boleh melewati kemampuan perusahaan untuk mengelola.


(ALB)