Jangan Kebiri, tapi Injeksi Mati

   •    Senin, 26 Oct 2015 11:28 WIB
kekerasan seksual anak
Jangan Kebiri, tapi Injeksi Mati
ilustrasi. (foto: MI/Susanto)

Reza Indragiri Amriel, Alumnus Psikologi Forensik,The University of Melbourne

INDONESIA bukan satu-satunya negara yang menghadapi fenomena kejahatan seksual terhadap anak.

Akan amat sangat sulit menemukan negara yang betul-betul terbebas dari kejahatan tersebut.

Bahkan tidak sebatas sebagai keniscayaan, kejahatan seksual--termasuk dengan anak sebagai korbannya--juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling rumit pengungkapannya.

Akan tetapi, dahsyatnya, Indonesia ialah satu-satunya negara yang secara terbuka dan masif menyebut dirinya dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Lembaga semacam Komisi Perlindungan Anak Indonesia menimpalinya dengan mengategorikan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Sisi positifnya, ungkapan sedemikian rupa menggetarkan nadi dan membongkar katub kesadaran publik tentang tingginya risiko maut yang dihadapi anak-anak Indonesia.

Bahkan, sebutan yang sama itu juga menunjukkan kegagalan masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kewajiban melindungi anak-anak.

Dengan keterperanjatan semacam itu diharapkan, nantinya semua elemen bangsa bisa lebih waspada dan lebih siap menindak para predator seksual.

Sisi rawannya, pertama, hingga hari ini belum ada sebuah parameter yang bisa diacu untuk menerjemahkan keadaan yang disebut darurat ke dalam satuan-satuan terukur.

Klasifikasi kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa juga terkesan terlalu bombastis.

Meski sebutan kejahatan luar biasa berasosiasi dengan kejahatan yang sangat buruk terhadap hak asasi manusia, hingga kini tidak pernah ada kasus kejahatan seksual terhadap anak yang masuk sebagai objek persidangan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Walau tidak tersedia pedoman untuk menakar kedaruratan suatu situasi kejahatan, gelegar darurat kejahatan seksual terhadap anak memberikan 'alat' kepada publik untuk menagih seberapa jauh situasi darurat itu telah direspons dengan langkah-langkah penanganan yang juga hebat.

Apabila situasi yang disebut darurat ternyata diatasi dengan cara yang biasa-biasa saja sehingga tidak terjadi perubahan status kedaruratan tersebut, tidak berlebihan untuk membangun syak wasangka bahwa sebutan darurat tersebut seakan sedang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang tak ada sangkut pautnya dengan agenda perlindungan anak itu sendiri.

Juga, ketika keadaan darurat itu dilantangkan ke langit, tercipta pretext bagi negara-negara lain untuk mengeluarkan travel warning agar warga mereka--khususnya anak-anak--tidak bepergian ke Indonesia.

Pencorengan muka yang sangat buruk dan berisiko kontraproduktif terhadap promosi wisata Indonesia apabila itu terjadi.

Beberapa saat sebelum genap satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Istana mengeluarkan sejumlah poin tentang penyikapan atas situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Ini sebuah langkah penting yang telah lama dinanti-nantikan publik sebagai bentuk realisasi butir keempat Nawa Cita Jokowi-JK dan Inpres Gerakan Nasional Antikejahatan Seksual terhadap Anak yang dikeluarkan Presiden SBY.

Kebiri kimiawi

Salah satu hal penting yang dinyatakan Istana ialah rencana pemberlakuan kebiri kimiawi bagi predator seksual anak.

Begitu pernyataan yang keluar dari Istana.

Diyakini, kastrasi hormonal akan memunculkan efek jera pada diri para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebagai akibat dari lumpuhnya dorongan seksualnya.

Ada kekeliruan asumsi yang melatari rencana tersebut, yakni kejahatan seksual--berarti perilaku seksual--dipercaya niscaya dilatari motif seksual.

Faktanya, dalam sangat banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak, motif pelaku ialah dominansi dan kontrol.

Di balik itu ada amarah, dendam, kebencian yang berkobar-kobar.

Datangnya luapan perasaan negatif itu berasal dari, antara lain, kesakitan yang muncul karena si predator pernah mengalami perlakuan kekerasan serupa semasa usia belia.

Tindakan memviktimisasi anak-anak, dengan demikian, dapat dipahami sebagai cara si predator melampiaskan dendamnya.

Dan anak-anak, selaku target lunak, merupakan pihak yang paling mudah dijadikan sebagai sasaran pengganti pengekspresian sakit hati sang predator.

Kebiri kimiawi anggaplah mematikan syahwat seksual.

Namun, segala perasaan negatif tadi tidak serta-merta juga padam.

Justru kastrasi hormonal bisa membuat si predator semakin eksplosif karena obsesinya pada dominansi telah dihalang-halangi bahkan ia telah direndahkan ke posisi pecundang.

Sebagai kompensasi atas 'kekalahan' tersebut, si predator akan mengembangkan modus-modus baru ataupun melibatkan pihak lain guna memastikan bahwa dendamnya tetap bisa diekspresikan dan hasrat dominansi tetap bisa terpenuhi.

Akibatnya, dulu si predator hanya mengincar anak-anak selaku target paling potensial.

Namun dengan amarah berlipat ganda akibat dikebiri, ia kini akan bisa menyasar siapa pun--tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa atau pun objek nonmanusia--sebagai sasaran agresinya.

Ini semakin kentara pada paedofil mysoped, yaitu predator seksual yang biasa menggunakan cara-cara brutal untuk melumpuhkan korbannya.

Keterbangkitan seksual juga tidak sebatas karena faktor hormonal, tapi juga masalah fantasi.

Itu yang membuat--maaf, sebatas ilustrasi--seorang anak yang belum memasuki usia pubertas pun tetap bisa menunjukkan respons fisik pada alat vitalnya manakala terangsang secara seksual setelah membaca materi-materi pornografi.

Agar dorongan seksualnya tetap lumpuh, sebagaimana akseptor keluarga berencana yang menggunakan metode suntik, predator juga harus diinjeksi secara berkala.

Persoalannya, siapakah yang sudi jika sekian persen anggaran negara malah dialokasikan untuk 'merawat' secara teratur makhluk-makhluk laknat yang telah memangsa anak-anak?

Juga jangan anggap bahwa suntik hormonal dalam rangka mematikan nafsu seksual predator akan bebas dari efek samping, baik fisik maupun psikis.

Ketika efek samping itu muncul dan si predator merasa perlu berobat, secara prosedural ia akan mengunjungi puskesmas, dokter umum di rumah sakit, lalu dokter spesialis di rumah sakit.

Sumber pembiayaan si predator berasal dari kartu Indonesia sehat (KIS).

Sebangun dengan pemikiran pada poin di atas, sampai hatikah pemerintah membiarkan KIS-nya digunakan penjahat-penjahat seksual?

Jadi, kebiri kimiawi tidak hanya tidak efektif jika ditujukan untuk menimbulkan efek jera, tetapi malah membahayakan sekaligus merugikan.

Atas dasar itulah, pemberatan hukuman yang sudah sepantasnya dijatuhkan ke para makhluk durjana tersebut sepatutnya menggabungkan sanksi pidana dan sanksi sosial.

Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu ampul injeksi yang membuat predator mati.

Itu sanksi pidana maksimalnya.

Sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan ialah pemberian rajah pada bagian tubuh terbuka si predator, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya agar ruang geraknya tersumbat, pelarangan bagi si predator untuk keluar dari radius sekian kilometer dan jam-jam tertentu, serta pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas.

Variasi lain ialah mengeluarkan public notice, terutama terkait dengan predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

Polisi pun menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat.

Lewat public notice, masyarakat menjadi tahu bahwa di lingkungan mereka dalam waktu dekat akan datang kembali seorang bedebah dengan riwayat kejahatan luar biasa dan potensi residivisme yang tinggi.

Tujuan sanksi sosial semacam itu ialah membangun resiliensi masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Dengan demikian, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, apalagi mengirimnya ke liang lahat, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat (korban potensial!) dapat diperkuat.

Ingat, nyawa anak-anak korban kejahatan seksual bisa jadi masih di kandung badan.

Namun, pada saat yang sama, jiwanya dan kehidupan sosialnya teramat sangat berat untuk terselamatkan.

Allahu a'lam.


(ADM)

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

Fredrich Menduga Majelis Hakim tak Adil

1 day Ago

Fredrich menyesalkan sikap JPU KPK yang dinilai sengaja tidak mau menghadirkan sejumlah saksi k…

BERITA LAINNYA