PKS Setuju Pembentukan Pansus Asap

Al Abrar    •    Selasa, 27 Oct 2015 11:28 WIB
asap
PKS Setuju Pembentukan Pansus Asap
Pengendara motor melintasi jalan yang diselimuti kabut asap pekat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. (Foto:Antara/Jessica Helena)

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) asap di DPR. Selain menelan korban jiwa, ada indikasi pidana dalam kabut asap tersebut.
 
"Ini ada banyak pidananya. Sudah ada korban, ada indikasi pembakaran, ada tersangka. Nanti, kami dorong ke Komisi III. Komisi III sepertinya akan terima usul ini," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini melalui sambungan telepon, Selasa (27/10/2015).
 
Ia mengungkapkan, PKS setuju pembentukan pansus asap karena bencana ini menelan korban jiwa dan ada indikasi pembakaran dilakukan perusahaan tertentu. “Pemikiran PKS sederhana, kalau Pelindo bisa ada pansus, apa lagi ini. Kejadian di berbagai provinsi. Ribuan yang sakit dan ada yang meninggal," ujar Jazuli.
 
PKS akan mengumpulkan tanda tangan anggota dewan lintas fraksi untuk memuluskan usulan pembentukan pansus asap. "PKS akan minta tanda tangan anggota dewan. Akan kita edarkan, semoga semua fraksi merespons. Hampir semua fraksi mengatakan oke, tapi itu harus dibuktikan dengan tanda tangan," kata Jazuli.
 
Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPR mengusulkan pembentukan pansus penanganan masalah kabut asap. Saat ini sejumlah komisi telah membentuk panitia kerja (panja) terkait kebakaran lahan dan hutan. Karena masalah asap bersifat lintas komisi, panja yang sudah ada sebaiknya ditingkatkan jadi pansus.
 
"Asap ini rutinitas dari tahun ke tahun. Mungkin pembahasannnya harus di tingkat pansus karena keterkaitan beberapa komisi, baik Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan pangan maupun Komisi Hukum (Komisi III)," ujar Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 26 Oktober.
 
Saat ini DPR telah membentuk panja di tingkat komisi. Komisi II membentuk Panja Asap dengan fokus pada perizinan terhadap lahan-lahan yang dibakar. Sedangkan Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan pangan membuat Panja Lingkungan Hidup. Panja bertugas memonitor penanganan bencana kabut asap oleh pemerintah.


(FZN)