Garda Nawacita Melihat Ada Upaya Pelemahan Terhadap Pelindo II

Mufti Sholih    •    Selasa, 27 Oct 2015 11:40 WIB
pelindo
Garda Nawacita Melihat Ada Upaya Pelemahan Terhadap Pelindo II
Ilustrasi--GALI KETERANGAN MANTAN DIREKSI PELINDO II: Sejumlah mantan Direksi Pelindo dihadirkan dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Pelindo II di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/10).--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Kegaduhan di Pelindo II telah bergeser dari substansi masalah. Kegaduhan itu hanya akan buang-buang energi. Pansus Pelindo II di DPR dinilai telah menyimpangkan permasalahan demi kepentingan politik tertentu.
 
"Terjadinya beberapa kali pergeseran isu dalam permasalahan di Pelindo II membuktikan inkonsistensi para pihak untuk menggunakan isu itu bagi kepentingan politik jangka pendek," kata Ketua Umum Garda Nawacita Irwan Suhanto dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (27/10/2015).
 
Garda Nawacita melihat ada upaya pelemahan terhadap Pelindo II. Ini menjadi ancaman bagi program tol laut pemerintahan Jokowi-JK. Program tol laut yang bertitik tumpu kepada kuatnya sistem kepelabuhanan membutuhkan kepemimpinan yang kuat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia.
 
Menurut Imam, manuver sejumlah pihak yang menyudutkan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tak lain untuk memaksakan pergantian direksi di Pelindo II. Padahal, jelas Imam, sejauh ini kebijakan Lino sudah sesuai koridor aturan yang berlaku.
 
“Campur tangan pihak lain diluar jajaran direksi Pelindo II tidak memiliki pijakan hukum jelas. Karena itu upaya para pihak memaksakan kepentingan dan pergantian direksi Pelindo II harus dihentikan,” tegasnya.
 
Mengganti jabatan direktur utama BUMN adalah kewenangan Presiden RI dan Menteri Negara BUMN. “Garda Nawacita menolak tegas segala usaha dan upaya mengganti posisi dan jabatan direksi BUMN dengan menggunakan opini politik sebagai argumen. Demi meningkatnya kualitas dan kompetensi pimpinan BUMN, maka pergantian posisi dan jabatan pimpinan BUMN seharusnya dilakukan dengan cara konstitusional dan beradab,” tandas Irwan.
 
Sekjen Garda Nawacita Ahkrom Saleh menganggap reaksi Serikat Pekerja JICT terkait perpanjangan konsesi JICT antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) sudah berlebihan. Persoalan kerjasama dan atau perpanjangan kontrak kerjasama sama sekali tidak memiliki koneksitas langsung dengan kegiatan serikat pekerja.
 
“Perpanjangan kontrak kerjasama adalah kewenangan direksi PELINDO II sebagai induk perusahaan PT. JICT. Karena itu bukan domain sebuah serikat pekerja, maka tindakan SP JICT sudah melenceng jauh dari fungsinya,” ujar Akhrom.


(YDH)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

11 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA