PT GTJ: Ahok Sepertinya Tak Tahu Masalah di Bantar Gebang

Damar Iradat    •    Selasa, 27 Oct 2015 14:43 WIB
sampah jakartatempat sampah
PT GTJ: Ahok Sepertinya Tak Tahu Masalah di Bantar Gebang
Ilustrasi--Truk sampah mengantre giliran membuang sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Sumur Batu, Bantar Gebang. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dianggap tidak memotivasi PT Godang Tua Jaya (GTJ) agar bekerja lebih baik lagi. Bahkan, komentar-komentar Ahok beberapa hari belakangan seolah-olah menuding PT GTJ tidak becus.

"Enggak berhenti-berhenti truk Ahok ke Bantar Gebang. Bukannya dimotivasi supaya semua bagus, kami malah dituduh macam-macam," kata Direktur PT GTJ Douglas Manurung kepada Metrotvnews.com, Selasa (27/10/2015).

PT GTJ mengklaim beban kerja mereka tidak mudah. Apalagi, kuota sampah DKI yang masuk ke Bantar Gebang bisa mencapai 7000 ton per hari.

Padahal, kontrak yang disepakati antara PT GTJ dan Pemprov DKI pada 2008, sampah Jakarta yang masuk Bantar Gebang hanya 3000 ton. Namun, pada kenyataan, kuota sampah yang masuk melebihi batas perjanjian.

Douglas menyayangkan sikap Ahok yang menuding kinerja PT GTJ tidak maksimal. Padahal, selama ini, PT GTJ dengan Ahok tidak sekalipun bertemu langsung.

"Sampai sekarang kami enggak pernah ketemu Ahok. Kalau dengan Dinas Kebersihan DKI memang ada tim pemantau dan pengendali," kata Douglas.

Namun, persoalannya, informasi yang sampai ke telinga Ahok dari pertemuan antara PT GTJ dan Dinas Kebersihan tidak pernah sama. Padahal, setiap bulan ada rapat yang terjadwal rapi.

"Kalau tiap bulan ada rapat rutin, tapi kenapa gubernur enggak tahu. Pak gubernur, sepertinya tidak tahu masalah di Bantar Gebang, tidak tahu masalah kontrak kita," tegasnya.

Enam truk sampah milik Pemprov DKI yang ditangkap Pemkot Bekasi karena melanggar aturan jadi bukti sahih kealpaan Ahok soal kontrak. Douglas pun mengira ada kesalahan komunikasi antara Ahok dengan bawahannya.

"Buktinya mobil ditangkap di Bekasi, malah kami disalahin. Ada komunikasi yang enggak sampai kepada beliau," tutup dia.

Ahok menilai ada sejumlah kejanggalan kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kejanggalan terlihat dari perubahan kontrak kerja Pemprov DKI dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Padahal, PT GTJ tak mencapai target dalam pengelolaan TPST.

"Dia (PT GTJ) kan wanprestasi lalu dibuat andendum oleh Kepala Dinas Kebersihan. Boleh enggak surat perjanjian Gubernur dengan PT lalu dibuat adendum oleh Kepala Dinas (Kebersihan)?" kata Ahok, Selasa pekan kemarin.

Tak hanya soal kontrak kerja, Ahok juga mendapati kejanggalan soal rekening pembayaran operasional yang double. Padahal, menurut dia, rekening pembayaran antara Pemprov DKI dengan PT GTJ harusnya menjadi satu.

Berangkat dari semua kejanggalan itu, Ahok langsung mencopot Dinas Kebersihan DKI sebelumnya. Dia pun meminta Dinas Kebersihan DKI tahun ini bertindak tegas kepada PT GTJ.

Sebelumnya, PT GTJ membantah menerima Rp400 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dituding menebarkan fitnah.
 
"Pemberitaan itu sangat menyesatkan bagi kami. Di situ dia (Ahok-Red.) bilang memberikan Rp400 miliar, kami tidak pernah merasa menerima itu. Saya klarifikasi terhadap keuangan kita, bahwa tidak pernah melebihi Rp200 sekian miliar," kata Direktur GTJ Rekson Sitorus saat dihubungi, Senin (26/10/2015).
 
Manurut Rekson, pernyataan Ahok fitnah. Dia memastikan, biaya pengelolaan sampah di Bantar Gebang tak sampai Rp200 miliar per tahun.
 
Dia mengungkapkan, dalam kontrak, tidak ada kewajiban Pemprov DKI memberikan sumbangan tahunan Rp400 miliar. Perhitungannya, lanjut Rekson, Pemprov DKI cukup membayar bobot sampah yang dikirim ke Bekasi.

Rekso menegaskan, tudingan Ahok kalau GTJ menerima Rp400 miliar per tahun sangat mengganggu internal perusahaan. "Aduh, angka terus-menerus dia (Ahok) ucapkan, memberikan Rp400 milliar ke kami, itu bohong," katanya.

Kisruh TPST Bantar Gebang bermula saat Komisi A DPRD Bekasi, Solihin, menyebut Pemprov DKI melanggar perjanjian kerja sama nomor 4 tahun 2009 tentang pemanfaatan lahan TPST Bantar Gebang. Salah satu anggota komisi A dari PKS, Eriyanto Hendrata, mengatakan, aturan operasional yang dilanggar yakni truk sampah melewati jalur distribusi yang semestinya dilewati pada malam hari.

"Pada siang hari hanya diperkenankan melewati Jalur Transyogi atau Jalan Alternatif Cibubur menuju TPST Bantargebang. Untuk jalur lainnya, seperti Jalan Jatiasih, Cipendawa, hanya diperbolehkan melintas di malam hari," ujar Eriyanto di Bekasi, Rabu, 21 Oktober.


(YDH)