Usai Diperiksa KPK, Mata Dewie Yasin Limpo Berkaca-kaca

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 27 Oct 2015 16:22 WIB
suap pltu di papua
Usai Diperiksa KPK, Mata Dewie Yasin Limpo Berkaca-kaca
Dewie Yasin Limpo menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/10/2015). Foto: Wahyu Putro A

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka kasus dugaan suap ijon proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Papua tahun anggaran 2016, Dewie Yasin Limpo. Usai diperiksa, mata mantan anggota Komisi VII DPR ini langsung berkaca-kaca.

Kesedihan Dewie bukan lantaran pemeriksaan, tapi karena dia bertemu anaknya. Pertemuan berlangsung 90 menit usai Dewie diperiksa. Dewie yang mengenakan rompi oranye tahanan KPK, keluar sekitar pukul 15.10 WIB.

"Ketemu anak ya nangislah," kata Dewie di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2015).

Selain Dewie, KPK juga tengah memeriksa sekretaris pribadi Dewie, Rinelda Bandoso. "Iya (Rinelda) lagi pemeriksaan, maaf mas ya," ucap dia.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik hari ini hanya mengambil sampel foto dan suara Dewie. "DYL enggak diperiksa, hanya diambil sampel foto dan suara," kata Yuyuk.

KPK menetapkan Dewie Yasin Limpo sebagai tersangka. Dewie diduga menerima suap terkait ijon proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Papua tahun anggaran 2016. Dewie menerima suap dari IR dan SET sebesar SGD 177.700. Duit itu pemberian pertama terkait ijon proyek dalam APBN 2016 yang diduga bernilai ratusan miliar. IR dan SET juga dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Atas perbuatannya, Dewie bersama RB dan BWA dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun IR dan SET dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


(KRI)