Nomor Urut Calon DPD RI Menunggu Konsultasi KPU-DPR

- 27 September 2013 19:39 wib
MI/Susanto/fz
MI/Susanto/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: Hingga Jumat (27/9), kepastian diberlakukannya nomor urut daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) belum diputuskan. Padahal, nomor urut dapat membantu caleg DPD melakukan sosialisasi. Nomor urut juga mempermudah panitia pemungutan suara dalam penghitungan suara.

Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Hadar Nafis Gumay, pemberian nomor urut bagi DPD tidak diamanatkan dalam Undang-undang Pemilu. "Nomor urut DPD kan tidak ada di dalam UU," singkat Hadar saat ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (27/8).

Ia mengatakan, mandat yang diberikan hanya sebatas menyusun nama berdasarkan abjad dan memasang foto calon dalam surat suara. Hal ini berbeda dengan surat suara dan daftar calon tetap (DCT) untuk DPR RI yang tidak menggunakan foto, tetapi memberikan nomor urut.

Namun demikian, kata Hadar, KPU saat ini masih mencari celah UU dan menunggu konsultasi dengan DPR RI sebelum memberikan nomor urut pada DPD RI. "Perkiraan kami masih ada celah hukumnya. Jadi nanti akan kita konsultasikan dulu ke DPR," tutur Hadar.

Hadar menjelaskan, pemberian nomor urut nantinya masuk melalui beberapa level. Yang pertama melalui surat suara. "Tapi itu (pemberian nomor urut DPD RI di surat suara), kalau ada sinyal dari DPR," tukas dia.

Sedangkan yang kedua, KPU segera mengubah dan menambahkan nomor urut dalam daftar calon tetap DPD RI. Ia juga mengatakan, KPU sedang menyiapkan desain surat suara, yang ditargetkan selesai akhir Oktober.

"Kalau bisa kekejar sebelum desain surat suara selesai, kita akan pakai nomer (urut)," kata Hadar.

Hadar menambahkan, masukan mengenai pemberian nomor urut bagi calon DPD RI sudah banyak disampaikan kepada KPU. Dan KPU, lanjut dia, mempertimbangkan hal tersebut demi beberapa kemudahan teknis di lapangan.

"Misalnya saja di Bali, waktu penghitungan suara di TPS, panitia teriak nama Ketut. Nah, Ketut yang mana? Di Bali kan banyak nama itu," ucap Hadar.

Oleh karenanya, pemberian nomer urut bagi calon DPD RI sangat dipertimbangkan untuk digunakan. "Jadi secara administrasi teknis perhitungan itu membantu kami, tapi kita tidak bisa 'nyelonong' karena tidak ada didalam UU," kata Hadar.

Keputusan mengenai pemberian nomor urut untuk caleg akan diupayakan selesai sebelum akhir Oktober atau sebelum desain surat suara selesai. KPU akan berkonsultasi dengan DPR RI sebelum reses, yang jatuh pada pekan kedua bulan Oktober.

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…