Komnas Perempuan Tolak Hukuman Kebiri

Misbahol Munir    •    Selasa, 27 Oct 2015 17:43 WIB
kekerasan seksual anak
Komnas Perempuan Tolak Hukuman Kebiri
Ilustrasi,--Foto: Dok/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan munculnya gagasan hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak. Gagasan muncul di kalangan pemerintah dan institusi penegak hukum. Parahnya lagi, gagasan itu mendapat dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Hukuman kebiri, menurut Komnas Perempuan, dapat dikategorikan dalam bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Indonesia telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Konvensi Antipenyiksaan) sejak tahun 1998 melalui UU No. 5 Tahun 1998.

"Seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Selasa (27/10/2015).

Azriana menjelaskan, hasil pemantauan Komnas Perempuan sejak tahun 1998 menunjukkan, tindak perkosaan telah mengalami perkembangan bentuk. Tidak hanya dilakukan melalui penetrasi alat kelamin pelaku kepada korban, perkosaan juga terjadi dengan cara-cara lainnya.

Dalam konteks konflik bersenjata, perkosaan bahkan tidak selalu dilakukan karena dorongan hasrat seksual. Tapi sebagai strategi penundukkan lawan, terkait konsep perempuan/anak perempuan sebagai simbol kesucian keluarga/komunitas.

Sebagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan lain, perkosaan terjadi akibat adanya relasi kuasa yang timpang: pelaku memiliki kekuasaan sementara korban berada dalam posisi yang lemah. Perkosaan merupakan cara penundukan dan penguasaan, bukan semata soal nafsu seksual.

"Menghentikan perkosaan dengan menyasar hasrat seksual atau alat kelamin semata (pengebirian), bukanlah penyikapan yang tepat. Hukuman kebiri hanya akan menyederhanakan tindak perkosaan dan juga menegasikan kompleksitasnya pengalaman korban," tegas Azriana.

Menyikapi tingginya angka perkosaan dan semakin berkembangnya jenis kekerasan seksual, kata Azriana, pemerintah seharusnya melakukan penanganan yang komprehensif, sistemik dan terpadu. Ini mencakup pencegahan hingga pemulihan.

Pencegahan terkait merubah pandangan masyarakat, memodifikasi perilaku, dan melindungi kelompok rentan. Perlindungan untuk memastikan tersedianya layanan bagi korban dan tidak terulangnya kekerasan.

Penuntutan dan penyidikan untuk memastikan semua pelaku diajukan ke pengadilan untuk dikenai dakwaan dan tuntutan. Penghukuman guna memastikan setiap pelaku dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemulihan termasuk memastikan restitusi dan kompensasi bagi korban.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah dan parlemen memastikan tersedianya regulasi yang dapat melindungi perempuan dan anak dari seluruh jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam hal ini memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar Prolegnas Tambahan 2015-2019, sebagai lex specialist untuk mencegah kekerasan seksual dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

"Peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual yang ada saat ini memiliki banyak keterbatasan dan tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan korban," kata dia.

Kemudian, kata Azriana, aparat penegak hukum harus menerapkan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku perkosaan dan menjamin tidak adanya upaya mediasi dalam penyelesaian kasus-kasus perkosaan, terutama perkosaan terhadap anak.

Para pemuka masyarakat harus meningkatkan upaya sosialisasi/pendidikan kesetaraan gender kepada masyarakat baik di dalam keluarga maupun komunitas dengan menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi perempuan.

"Terakhir, pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme/inisiatif lokal terkait pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan seksual," kata Azriana.


(MBM)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

6 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA