Buruh Tutup Ruas Jalan Medan Merdeka Barat

Tri Kurniawan    •    Rabu, 28 Oct 2015 11:25 WIB
demo buruhburuh
Buruh Tutup Ruas Jalan Medan Merdeka Barat
Kondisi arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat. Foto: TMC Polda Metro Jaya

Metrotvnews.com, Jakarta: Ratusan buruh dari berbagai organisasi berkonvoi menuju depan Istana Negara untuk unjuk rasa. Massa buruh menutup ruas jalan ke arah Harmoni, Jakarta Pusat.

Arus lalu lintas beberapa ruas jalan di sekitar Monumen Nasional, Jakarta Pusat, sangat padat. Di Jalan Medan Merdeka Barat, kendaraan hanya bisa melintas di jalur khusus Transjakarta, Rabu (28/10/2015).

Buruh yang berunjuk rasa di depan Istana datang dari Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Salah satu aspirasi buruh adalah menolak Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, formula baru pengupahan yang diatur dalam peraturan tersebut tidak menguntungkan buruh karena kenaikan upah paling tinggi hanya 10 persen.

Penerapan formula pengupahan akan menghilangkan andil serikat pekerja dalam dewan pengupahan untuk menentukan kenaikan upah minimum sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kalangan buruh menilai hal itu sebagai perampasan hak serikat pekerja terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Padahal, menurut Iqbal, keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah sesuatu yang sangat prinsip.


Foto: TMC Polda Metro Jaya

Pemerintah merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan setelah 12 tahun tertunda. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan, Presiden Joko Widodo menandatangani PP tersebut pada Jumat 23 Oktober. PP Pengupahan berlaku mulai 2016.

"Penetapan UMP 2016 oleh Gubernur nanti sudah harus menggunakan formula sebagaimana diamanatkan dalam PP tersebut," kata Hanif.

Formula pengupahan dalam PP baru ini menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum.

Buruh Jawa Timur juga menolak PP Pengupahan. "Karena penetapan upah harus disesuaikan dengan hasil survei kebutuhan hidup layak, bukan hanya karena inflasi dan ekonomi saja," kata Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Jawa Timur, Djazuli, Selasa 20 Oktober.


(TRK)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

10 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA