Menkopolhukam Minta DPR tak Berpolemik Soal Asap

Ilham wibowo    •    Rabu, 28 Oct 2015 12:00 WIB
asap
Menkopolhukam Minta DPR tak Berpolemik Soal Asap
Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan----MTVN/Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Kalangan DPR diminta tak berpolemik soal penanganan kabut asap. Saat ini, pemerintah terus berusaha mengatasi kabut asap di sejumlah daerah.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tak mempersoalkan keinginan DPR mendapat kejelasan soal penanganan asap. Namun, kata dia, pemerintah saat ini tengah melakukan sejumlah langkah untuk menangani bencana asap.

"Hemat saya, tidak perlu berpolemik dulu. Kita selesaikan dulu masalah kabut asap atau masalah kemanusiaan ini," kata Luhut di Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2015).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu sudah mengumpulkan sejumlah menteri untuk berkolaborasi dalam menangani bencana ini. "Penanggulangan pertama, bagaimana evakuasi terhadap anak kecil yang berpeluang mendapatkan sakit karena jeleknya udara. Itu sudah kami lakukan," tuturnya.

Luhut pun menjelaskan, kementerian yang terlibat dalam penanggulangan bencana asap sudah terintegrasi dengan baik. Ia menyebut penanganan di beberapa wilayah seperti Jambi, Palembang, dan Banjarmasin sudah berjalan seperti yang telah direncanakan.

"Koordinasi yang dilakukan dengan Mendagri juga bagus. Mendagri juga menyiapkan elemen di bawahnya. Semua pekerjaan yang kami lakukan sangat terintegrasi, hasil rapat sudah berjalan dengan baik," ucapnya.

"Mensos, Menkes, Menteri Pendidikan sudah berkolaborasi di bawah Mendagri. Semua kementerian sudah terintegrasi," tegas dia.

Sejumlah anggota DPR mengusulkan pembentukan pansus penanganan masalah kabut asap. Saat ini sejumlah komisi telah membentuk panitia kerja terkait kebakaran lahan dan hutan. Usulan antara lain datang dari Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin. Kata Aziz, persoalan asap telah menjadi rutinitas dari tahun ke tahun. "Mungkin pembahasannnya harus di tingkat pansus karena keterkaitan beberapa komisi, baik Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan dan pangan maupun Komisi Hukum," ujar Aziz Syamsudin.

Namun, bagi anggota Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem Sulaiman Hamzah, pansus belum perlu. Apalagi sudah ada Panitia Kerja Asap bentukan Komisi IV.


(TII)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

6 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA