Komnas Perempuan: Setahun ini 31 Kebijakan Diskriminatif Lahir

Dheri Agriesta    •    Rabu, 28 Oct 2015 12:37 WIB
Komnas Perempuan: Setahun ini 31 Kebijakan Diskriminatif Lahir
Ketua Komnas Perempuan Azriana (ke tiga dari kiri)--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Komnas Perempuan mencatat jumlah kebijakan diskriminatif makin banyak saja di beberapa daerah di Indonesia. Selama periode September 2014 hingga September 2015, setidaknya lahir 31 kebijakan diskriminatif.

"Komnas Perempuan mencatat sebanyak 31 kebijakan diskriminatif kembali dilahirkan di beberapa wilayah di Indonesia," kata Ketua Komnas Perempuan Azriana di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015).

Sebanyak 31 kebijakan diskriminatif ini tersebar di beberapa wilayah seperti, delapan kebijakan di Aceh, Jawa Barat (8), dan Jawa Timur (8). Sedangkan, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, sama-sama melahirkan satu kebijakan diksriminatif.

Puluhan kebijakan ini menambah koleksi aturan diksriminatif di Indonesia. Sejak 2008 hingga 2015, tercatat 389 kebijakan diskriminatif ditelurkan pemerintah daerah.

Sebanyak 322 dari total kebijakan berdampak langsung kepada masyarakat. Sebanyak 138 kebijakan mengkriminalisasikan perempuan, 30 kebijakan mengatur ruang dan relasi personal, 100 kebijakan tentang pemaksanaan busana, 39 kebijakan mengatur jam malam, 15 kebijakan mengatur pembatasan mobilitas perempuan, dan 54 kebijakan membatasi jaminan kebebasan hidup beragama.

Komnas Perempuan mendesak Kementerian Dalam Negeri meninjau atau mencabut kebijakan yang dinilai diksriminatif. Azriana mengatakan, Kemendagri bisa melakukan hal itu sesuai UU Nomor 23 tahun 2014.

"Kemendagri harus segera melaksanakan mandat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengatur pembatalan seluruh kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dan mengefektifkan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti permintaan klarifikasi dan pembatalan atas kebijakan daerah yang diterbitkan," pungkas Azriana.
(YDH)