Kubu Romahurmuziy Minta Jokowi Abaikan Surat Djan Faridz

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 29 Oct 2015 12:31 WIB
sengketa ppp
Kubu Romahurmuziy Minta Jokowi Abaikan Surat Djan Faridz
Konpers Kubu Romi-----MTVN/Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Kubu Romahurmuziy meminta pemerintah dan semua instansi terkait mengabaikan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang mengatasnamakan kubu Djan Faridz. Kubu hasil Muktamar Jakarta itu dinilai illegal.

Surat permintaan pengabaian itu dikirimkan mulai dari eksekutif hingga penyelenggara pemilu. Mulai dari Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, gubernur, bupati, wali kota, KPU hingga KPUD.

"Rapimnas meminta kepada instansi terkait untuk tidak menanggapi atau memproses surat-menyurat dan atau usulan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR/DPRD dari pihak-pihak yang mengatasnakamah atau merupakan perpanjangan dari hasil kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP di Jakarta di bawah pimpinan yang menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Djan Faridz dan Sekjen Achmad Dimyati Natakusumah," kata Juru Bicara PPP kubu Romahurmuziy, Agus Setiawan, dalam konferensi pers di Menara Peninsula, Slipi, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Kamis (29/10/2015).

Ketua DPW PPP Banten ini beralasan, PAW di berbagai tingkatan harus mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Khususnya, ketentuan Pasal 239 sampai dengan 241, Pasal 355 sampai dengan 357, dan Pasal 405 sampai dengan 407.

"Karena segala surat-menyurat dan proses tersebut tidak dapat dilakukan hingga ada kepastian hukum atas kepengurusan DPP PPP oleh Menkumham sebagaimana hak dan kewenangannya diatribusikan UU Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," terang dia.

Kubu Romahurmuziy mengklaim sudah membaca dan memahami Putusan Kasasi MA Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Putusan itu sama sekali tidak disebutkan kubu Djan Faridz, apalagi dimenangkan.

"Rapimnas memahami, bahwa putusan perkara a quo tidak pernah memuat, menyinggung, maupun mempertimbangkan kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP di Jakarta dalam petitum maupun amarnya. Dengan demikian, klaim sebagai pihak yang menyatakan diri disahkan sebagai kepengurusan DPP PPP atas adanya putusan perkara a quo adalah tidak memiliki dasar hukum, kebohongan yang nyata, sarat dengan penyesatan informasi dan merupakan bentuk kegagalan memahami keputusan," beber Agus.


(TII)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA