Kesulitan Rekrut KPPS, Puluhan Kadus se-DIY Datangi KPU

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 29 Oct 2015 15:03 WIB
pilkada serentak
Kesulitan Rekrut KPPS, Puluhan Kadus se-DIY Datangi KPU
Puluhan kepala dukuh saat mendatangi kantor KPU DIY. (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Puluhan kepala dukuh se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Paguyuban Semar Sembogo mendatangi kantor KPU setempat, Kamis (29/10/2015). Mereka meminta KPU DIY melayangkan permohonan agar KPU Pusat menerbitkan aturan khusus untuk perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Ketua paguyuban, Sukiman menjelaskan perangkat desa kesulitan menerapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, dalam Bab III mengenai persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, sulit untuk dijalankan di tingkat desa.

Dalam Bab III Pasal 18 huruf h, berbunyi "Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat." Sedangkan, pasal 18 huruf k, berbunyi "Belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS."

"Sulit untuk memaksakan penerapan aturan itu. Terkadang pendidikan cukup, tapi tidak mau, pendidikan rendah, mau tapi kemampuan kurang. Sementara, KPPS yang sudah dua periode hilang. Bisa tak memiliki KPPS ini," ujar Sukiman di depan Kantor KPU DIY.

Ia mengungkapkan, petugas dalam pelaksanaan Pilkada Desember mendatang harus memiliki kemampuan yang baik. Namun, apabila dalam perekrutan KPPS tak berjalan baik akan terjadi permasalahan di tingkat bawah.

"Keluhan di wilayah banyak terjadi. Saya pesimistis pilkada nanti bisa berjalan dengan baik kalau masih seperti ini. Kami berharap ada aturan baru, bisa surat edaran, terkait KPPS," ungkapnya.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan KPU di tingkat kabupaten saat ini dalam proses perekrutan KPPS. Hamdan mangaku masih menunggu hasil dari proses itu.

Ia menambahkan, aturan mengenai syarat KPPS tidak berubah dari ajang Pileg ataupun Pilpres tahun lalu. Misalnya, batasan KPPS sampai dua periode, batasan umur minimal 25 tahun, dan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. "Apapun aspirasinya akan kami sampaikan kepada KPU pusat sebagai pengambil kebijakan," kata dia.


(SAN)