PAN Beri Catatan untuk RAPBN 2016

Al Abrar    •    Kamis, 29 Oct 2015 15:49 WIB
rapbn 2016
PAN Beri Catatan untuk RAPBN 2016
Mulfachri Harahap (kanan). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: PAN tidak mempersoalkan RAPBN 2016. Namun, sebagai partai pendukung pemerintah Fraksi PAN akan memberikan catatan dalam rapat paripurna yang digelar besok. 

"Posisi kami soal RAPBN, sejauh ini kami bisa menerima, tapi ada catatan yang mau kami sampaikan agar seluruh daya upaya yang terefleksi untuk kemakmuran orang banyak," kata Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Mulfachri menuturkan, catatan fraksinya antara lain penyertaan modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, PMN harus disuntikan pada perusahaan yang mengurus hajat hidup banyak orang.

"Kita dapat memahami rencana pemerintah lakukan PMN sepanjang untuk BUMN yang bidang usahanya urus kepentingan orang banyak. Kita pernah dengar Bulog karena tidak ada uang, pinjam uang di bank, dan kena bunga komersial. Harusnya Bulog dapat prioritas," ujar Mulfachri.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati besaran usulan penyertaan modal negara (PMN) Rp44,48 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Dalam rapat kerja antara panitia kerja (panja) Banggar dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 12 Oktober, pimpinan sidang yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyebutkan total PMN terdiri dari Rp34,32 triliun untuk 23 BUMN.

Rinciannya, PMN tunai sebesar Rp 31,75 triliun dan PMN non tunai Rp 2,57 triliun. Serta Rp10,16 triliun untuk perusahaan atau badan usaha di bawah Kementerian Keuangan.

Berikut daftar BUMN penerima suntikan modal pemerintah baik tunai maupun non tunai yang sudah disetujui Banggar DPR, antara lain:

1. PT Krakatau Steel Tbk, PMN tunai Rp1,5 triliun dan non tunai Rp956,49 miliar

2. PT Perkebunan Nusantara I (Persero), PMN non tunai Rp25,05 miliar

3. PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), PMN non tunai Rp32,78 miliar

4. PT Perikanan Nusantara, PMN non tunai Rp29,40 miliar

5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PMN tunai dari Rp 500 miliar menjadi Rp1 triliun

6. PT Angkasa Pura II, PMN tunai Rp2 triliun

7. PT INKA (Persero), PMN tunai Rp1 triliun

8. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PMN tunai Rp1,25 triliun

9. PT Pelni (Persero), PMN non tunai Rp564,80 miliar

10. PT Barata Indonesia (Persero), PMN tunai Rp500 miliar

11. PT Asuransi Kredit Indonesia, PMN tunai Rp500 miliar

12. Perum Jamkrindo, PMN tunai Rp500 miliar

13. PT Bahana PUI (Persero), PMN tunai Rp500 miliar

14. PT Hutama Karya (Persero), PMN tunai Rp3 triliun

15. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PMN tunai Rp2 triliun + realokasi dari PT Reasuransi Rp250 miliar

16. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PMN tunai dari Rp3 triliun menjadi Rp 4 triliun

17. Perum Perumnas, PMN non tunai Rp235,41 miliar + realokasi PMN tunai dari PT Reasuransi Rp250 miliar

18. PT Amarta Karya (Persero), PMN non tunai Rp32,41 miliar

19. Perum Bulog, PMN tunai Rp2 triliun

20. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PMN non tunai Rp692,50 miliar

21. PT PLN (Persero), PMN tunai Rp10 triliun

22. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PMN tunai Rp1 triliun

23. PT Pertani (Persero), PMN tunai Rp250 miliar + realokasi jatah PMN Sang Hyang Seri sebesar Rp250 miliar.

Sementara untuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan, Said menyebut, pemerintah siap menganggarkan suntikan modal senilai Rp 10,16 triliun. Antara lain ditujukan untuk :

1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1 triliun

2. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Rp3,5 triliun

3. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1 triliun

4. PT Geo Dipa Energi Rp660 miliar

5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp4 triliun.


(KRI)