Menkumham Disebut Dua Kali Tolak Kubu Djan Faridz

M Rodhi Aulia    •    Kamis, 29 Oct 2015 16:02 WIB
sengketa ppp
Menkumham Disebut Dua Kali Tolak Kubu Djan Faridz
Konpers Kubu Romi-----MTVN/Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly disebut menolak pengajuan permohonan keabsahan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Jakarta. Penolakan bahkan sampai dua kali.

Juru Bicara kubu Romahurmuziy (Romi) Agus Setiawan mengungkapkan, kubu Djan Faridz pertama kali mengajukan hasil Muktamar pada 28 November 2014. Kemudian, Djan mengajukan lagi pada 16 Maret 2015. Namun, kata Agus, semua ditolak.

"(Mereka) Tidak mampu menyajikan bukti memadai bahwa kegiatan (Muktamar) memenuhi syarat AD/ART PPP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," kata Agus dalam konferensi pers di Menara Peninsula, Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (29/10/2015).

Ketua DPW PPP Banten ini menegaskan, PPP pimpinan Djan Faridz dan Sekjen Achmad Dimyati Natakusumah ilegal. Di samping tidak kunjung mendapatkan SK Menkumham, kubu Djan Faridz tak pernah diakui dalam bentuk Berita Negara.

"Konsekuensi yuridis-formalnya, seluruh produk surat-menyurat yang diterbitkan kepengurusan dan atau perpanjangan dari hasil kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP di Jakarta, baik sebelum maupun sesudah Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 2015 adalah batal demi hukum," terang dia.

Agus membantah Putusan Kasasi Mahkamah Agung memenangkan kubu Djan Faridz. Dalam putusan itu, kata Agus, sama sekali tidak menyebutkan atau menyinggung Muktamar Jakarta. Jadi, Djan Faridz tak berhak mengklaim sebagai pemenang gugatan.

"Baik dalam petitum maupun amarnya," tukas dia.

Sebelumnya, MA mengeluarkan Putusan Kasasi dengan nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Putusan ini membatalkan putusan PTTUN Jakarta yang sebelumnya telah membatalkan putusan PTUN Jakarta.

Kubu Romi membentuk tim tujuh untuk menindaklanjuti Putusan Kasasi ini. Tim yang akan bekerja hingga satu pekan mendatang akan mengambil satu dari tiga opsi yang ada. Pertama, mengupayakan islah di luar pengadilan, melakukan peninjauan kembali atau menerima dan melaksanakan sepenuhnya putusan MA tersebut.


(TII)