Kejagung Bantah Pernah Setujui Perpanjangan Konsesi Pelindo II

Al Abrar    •    Kamis, 29 Oct 2015 18:34 WIB
pelindo
Kejagung Bantah Pernah Setujui Perpanjangan Konsesi Pelindo II
Jamdatun Noor Rochmad (kanan)/ANT/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung membantah dugaan pernah menyetujui perpanjangan konsesi Pelindo II soal pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT) kepada perusahaan asal Hongkong, Hutchison Port Holdings pada 2014 Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) Noor Rochmad dalam rapat dengan panitia khusus (pansus) Pelindo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

"Jadi kalau dikatakan Jamdatun meng-amini kontrak dengan JICT, itu sama sekali tidak pernah diberikan. Di legal opinion ini tidak disinggung soal JICT. Tetapi kalau yang berkaitan dengan operator silakan," kata Noor.

Noor hadir mendampingi Jaksa Agung H.M Prasetyo untuk dimintai keterangan, karena memberikan legal opinion atau pendapat hukum terhadap perpanjangan konsesi tersebut. Terkait hal tersebut, Noor membenarkan Jamdatun menerbitkan legal opinion kepada Pelindo II yang diajukan 9 Oktober 2014 dan diberikan kembali pada 21 November 2014.

Dalam surat permintaan legal opinion dari Pelindo II kepada Jamdatun, disebutkan 4 hal, antara lain:

1. Apakah perlu PT Pelindo II mendapat konsesi dari pemerintah/otoritas pelabuhan.

2. Apakah perjanjian yang dibuat PT Pelindo II bertentangan dengan UU apabila belum mendapat konsesi,

3. Apakah PT Pelindo II dapat tetap melanjutkan kerjasama tanpa lebih dulu mendapat konsesi.

4. Apakah PT Pelindo II dapat melakukan pengembangan dalam lingkup pelabuhan, perairan dan daratan, tanpa mendapat konsesi dari otoritas pelabuhan.

Pada akhirnya, Pelindo II melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk memperpanjang konsesi dengan JICT. Jamdatun mengingatkan, Pelindo II hanya sebagai pihak operator dan tidak bisa sebagai regulator.

"Sepanjang Pelindo itu bekerjasama dengan pihak ke-3, ranah yang dikontrakkan bukan regulator itu silahkan tapi kalau tidak, harus ada izin pemerintah," jelasnya.

Di tempat yang sama, anggota pansus Pelindo II Sukur Nababan berharap Kejaksaan tidak sembarangan mengeluarkan legal opinion. Sebab legal opinion dapat disalahgunakan bagi oknum tertentu.

"Kami berharap kejaksaan tidak sembarangan mengeluarkan legal opinion," ujarnya.


(OJE)