Metrotvnews.com, Jakarta: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kemampuan pengusaha pribumi saat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). HPPI berharap Pemprov DKI menggunakan aturan lama.
Ketua Umum HPPI Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi pengusaha saat ini tak seperti dulu. Omzet mereka menurun dibandingkan tahun lalu akibat guncangan ekonomi dunia.
"Pertama, lihat situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Pengusaha omzetnya menurun, bukan hanya kelas atas, kelas menengah dan UKM terkena dampak krisis ekonomi," kata Sarman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Ia mengungkapkan, daya beli masyarakat menurun, sedangkan bahan baku di pasaran terus naik. "Kedua, daya beli masyarakat kita. Bayangin saja biaya pengusaha saat ini, misalnya rupiah melemah, bahan baku dari luar, harga naik, barang produksi tidak laku. Jadi kami tahu keuntungan pengusaha saat ini berapa," ujar Sarman.
Pengusaha bersikukuh ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menentukan UMP 2016. Jika sesuai peraturan itu, Dewan Pengupahan DKI telah menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 2.980.000.
Menurut Sarman, UMP yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pengusaha akan berpikir ulang untuk merekrut karyawan baru. Pengangguran akan bertambah.
"Kalau UMP naik drastis akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Kesempatan orang mau kerja jadi tertutup. Perusahaan tadinya mau masukkan karyawan baru 10 orang jadi lima orang," kata Sarman.
Sarman berharap pemerintah memikirkan ulang soal aturan penentuan UMP. Sebab pengusaha yang terkena dampaknya. "Kita pikirkan secara global, UMP bukan semata-mata kepentingan buruh, kepentingan pengusaha juga, kelangsungan usahanya. Kadang pemerintah main cantik, buruh maunya segini, pengusaha maunya segini, ambil tengah. Nggak boleh gitu. Yang menetapkan siapa, yang bayar siapa? Harus sama-sama," ujar Sarman.
(FZN)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 menjadi Rp2.860.376.
Keputusan UMP tersebut diambil sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Sementara untuk penentuan upah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi, baru dua daerah yang bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten (U…
Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,03 persen atau sebesar Rp124.021 dibandingkan UMP tahun 2018 sebesar Rp1.544.360.
Para buruh menilai besaran upah tersebut tidak menyejahterakan dan tidak mengangkat mereka dari kemiskinan.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Sejumlah kesepakatan yang dibuat Pemprov DKI dan PT KAI belum terealisasi.
Tindakan ini menuai kritikan dari DPRD DKI.
warga diminta hati-hati dengan perubahan cuaca.
Selain membahayakan, reklame ilegal merusak estetika kota.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ingin Stadion Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) dibangun oleh Dinas Pemuda dan Ol…
Prasetio mengklaim bahwa dirinya justru jarang melakukan kunker. Dalam setahun ini, kunker bisa dihitung jari.
PD Pembangunan Sarana Jaya bakal membangun toilet.
Partai Gerindra menunjuk Wakil Ketua DPD Gerindra DKI untuk menjadi salah satu anggota tim uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil…
PT KAI dan Pemprov DKI telah bertemu pada Rabu, 7 November 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membuat satu drainase vertikal menjelang puncak musim hujan.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menerima aset Setya Novanto berupa sertifikat tanah…
