Penentuan UMP 2016, Pemerintah Diminta Lihat Kemampuan Pengusaha Pribumi

Metrotvnews.com, Jakarta: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kemampuan pengusaha pribumi saat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). HPPI berharap Pemprov DKI menggunakan aturan lama.
 
Ketua Umum HPPI Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi pengusaha saat ini tak seperti dulu. Omzet mereka menurun dibandingkan tahun lalu akibat guncangan ekonomi dunia.
 
"Pertama, lihat situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Pengusaha omzetnya menurun, bukan hanya kelas atas, kelas menengah dan UKM terkena dampak krisis ekonomi," kata Sarman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
 
Ia mengungkapkan, daya beli masyarakat menurun, sedangkan bahan baku di pasaran terus naik. "Kedua, daya beli masyarakat kita. Bayangin saja biaya pengusaha saat ini, misalnya rupiah melemah, bahan baku dari luar, harga naik, barang produksi tidak laku. Jadi kami tahu keuntungan pengusaha saat ini berapa," ujar Sarman.
 
Pengusaha bersikukuh ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menentukan UMP 2016. Jika sesuai peraturan itu, Dewan Pengupahan DKI telah menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 2.980.000.

Menurut Sarman, UMP yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pengusaha akan berpikir ulang untuk merekrut karyawan baru. Pengangguran akan bertambah.
 
"Kalau UMP naik drastis akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Kesempatan orang mau kerja jadi tertutup. Perusahaan tadinya mau masukkan karyawan baru 10 orang jadi lima orang," kata Sarman.
 
Sarman berharap pemerintah memikirkan ulang soal aturan penentuan UMP. Sebab pengusaha yang terkena dampaknya. "Kita pikirkan secara global, UMP bukan semata-mata kepentingan buruh, kepentingan pengusaha juga, kelangsungan usahanya. Kadang pemerintah main cantik, buruh maunya segini, pengusaha maunya segini, ambil tengah. Nggak boleh gitu. Yang menetapkan siapa, yang bayar siapa? Harus sama-sama," ujar Sarman.
(FZN)