Metrotvnews.com, Jakarta: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kemampuan pengusaha pribumi saat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). HPPI berharap Pemprov DKI menggunakan aturan lama.
Ketua Umum HPPI Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi pengusaha saat ini tak seperti dulu. Omzet mereka menurun dibandingkan tahun lalu akibat guncangan ekonomi dunia.
"Pertama, lihat situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Pengusaha omzetnya menurun, bukan hanya kelas atas, kelas menengah dan UKM terkena dampak krisis ekonomi," kata Sarman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Ia mengungkapkan, daya beli masyarakat menurun, sedangkan bahan baku di pasaran terus naik. "Kedua, daya beli masyarakat kita. Bayangin saja biaya pengusaha saat ini, misalnya rupiah melemah, bahan baku dari luar, harga naik, barang produksi tidak laku. Jadi kami tahu keuntungan pengusaha saat ini berapa," ujar Sarman.
Pengusaha bersikukuh ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menentukan UMP 2016. Jika sesuai peraturan itu, Dewan Pengupahan DKI telah menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 2.980.000.
Menurut Sarman, UMP yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pengusaha akan berpikir ulang untuk merekrut karyawan baru. Pengangguran akan bertambah.
"Kalau UMP naik drastis akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Kesempatan orang mau kerja jadi tertutup. Perusahaan tadinya mau masukkan karyawan baru 10 orang jadi lima orang," kata Sarman.
Sarman berharap pemerintah memikirkan ulang soal aturan penentuan UMP. Sebab pengusaha yang terkena dampaknya. "Kita pikirkan secara global, UMP bukan semata-mata kepentingan buruh, kepentingan pengusaha juga, kelangsungan usahanya. Kadang pemerintah main cantik, buruh maunya segini, pengusaha maunya segini, ambil tengah. Nggak boleh gitu. Yang menetapkan siapa, yang bayar siapa? Harus sama-sama," ujar Sarman.
(FZN)
Besaran UMK itu dipastikan bakal diumumkan pada 21 November 2018.
Jika Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,64 juta, Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyepakati pada angka Rp3,9…
Upah itu naik 8,7 persen dari tahun 2017 sebesar Rp2,48 juta.
Menakertrans: Penetapan UMP Sudah Mengakomodir Kepentingan Buruh & Pengusaha
Menakertrans, Hanif Dhakiri meyakini penetapan UMP sudah berdasarkan pertimbangan matang dan mengakomodir kedua belah pihak (buruh…
Pelaku UMKM tenun troso, konveksi, kerajinan aksesoris monel, genteng, dan makanan
Apakah Anda kerap merasa mudah lelah? Jika ya, Anda perlu tahu bahwa penyebabnya beragam. Apa saja?
Jika dehidrasi tak segera ditangani, bisa menjadi parah dan membahayakan tubuh.
Yayat Supriyatna menilai sosialiasi kenaikan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bel…
Salmah yang merupakan warga Gandaria, Jakarta Selatan mengaku menjadi korban pungutan liar.
Sandiaga Salahuddin Uno meminta pengemudi ojek online tidak unjuk rasa saat Asian Games 2018.
Sandiaga Salahuddin Uno berjanji akan tangani kemunculan kawasan prostitusi di Kampung Bandengan.
Rencananya sebelum revitalisasi dimulai para pedagang tersebut akan ditempatkan di penampungan sementara.
BKD DKI mengacu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Masyarakat DKI Jakarta diminta melaporkan oknum lurah, camat, RT maupun RW yang melakukan pungutan liar (pungli).
Pergub masih belum menjelaskan detail soal batasan zonasi komersial yang ditetapkannya.
Kenaikan diyakini tak memberatkan.
Tim tengah menelusuri kebenaran pungli.
Anang juga meminta keringanan hukuman dari majelis hakim.
