Metrotvnews.com, Jakarta: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kemampuan pengusaha pribumi saat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). HPPI berharap Pemprov DKI menggunakan aturan lama.
Ketua Umum HPPI Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi pengusaha saat ini tak seperti dulu. Omzet mereka menurun dibandingkan tahun lalu akibat guncangan ekonomi dunia.
"Pertama, lihat situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Pengusaha omzetnya menurun, bukan hanya kelas atas, kelas menengah dan UKM terkena dampak krisis ekonomi," kata Sarman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Ia mengungkapkan, daya beli masyarakat menurun, sedangkan bahan baku di pasaran terus naik. "Kedua, daya beli masyarakat kita. Bayangin saja biaya pengusaha saat ini, misalnya rupiah melemah, bahan baku dari luar, harga naik, barang produksi tidak laku. Jadi kami tahu keuntungan pengusaha saat ini berapa," ujar Sarman.
Pengusaha bersikukuh ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menentukan UMP 2016. Jika sesuai peraturan itu, Dewan Pengupahan DKI telah menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 2.980.000.
Menurut Sarman, UMP yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pengusaha akan berpikir ulang untuk merekrut karyawan baru. Pengangguran akan bertambah.
"Kalau UMP naik drastis akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Kesempatan orang mau kerja jadi tertutup. Perusahaan tadinya mau masukkan karyawan baru 10 orang jadi lima orang," kata Sarman.
Sarman berharap pemerintah memikirkan ulang soal aturan penentuan UMP. Sebab pengusaha yang terkena dampaknya. "Kita pikirkan secara global, UMP bukan semata-mata kepentingan buruh, kepentingan pengusaha juga, kelangsungan usahanya. Kadang pemerintah main cantik, buruh maunya segini, pengusaha maunya segini, ambil tengah. Nggak boleh gitu. Yang menetapkan siapa, yang bayar siapa? Harus sama-sama," ujar Sarman.
(FZN)
Besaran UMK itu dipastikan bakal diumumkan pada 21 November 2018.
Jika Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,64 juta, Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyepakati pada angka Rp3,9…
Upah itu naik 8,7 persen dari tahun 2017 sebesar Rp2,48 juta.
Menakertrans: Penetapan UMP Sudah Mengakomodir Kepentingan Buruh & Pengusaha
Menakertrans, Hanif Dhakiri meyakini penetapan UMP sudah berdasarkan pertimbangan matang dan mengakomodir kedua belah pihak (buruh…
Pelaku UMKM tenun troso, konveksi, kerajinan aksesoris monel, genteng, dan makanan
Selain letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, wisata ke Singapura seru karena banyak tempat yang …
Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang.
Proyek di lokasi dipegang tiga kontraktor.
Suhaimi mengakui pemerintahan Ahok memiliki keunggulan.
M Taufik sebut keponakan Prabowo jadi cawagub hanya isu.
Anies tak mempermasalahkan Rahayu Saraswati dimajukan sebagai salah satu calon wagub.
Ini adalah langkah pertama yang dilakukan PKS setelah menentukan nama cawagub.
Anies menyinggung penyertaan modal daerah (PMD) bagi PAM Jaya.
Sebanyak 11 orang merupakan pejabat eselon 2 dan 5 orang eselon 3.
Suhu Jakarta berada pada kisaran 21 hingga 24 derajat celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 45 hingga 75 persen.
Dua kamera pengintai sudah dipasang dan siap diuji coba.
Taufik sebut anggota DPRD DKI tahu calon terbaik.
Marlina mendampingi suaminya saat penyerahan uang.
