Metrotvnews.com, Jakarta: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kemampuan pengusaha pribumi saat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). HPPI berharap Pemprov DKI menggunakan aturan lama.
Ketua Umum HPPI Sarman Simanjorang mengatakan, kondisi pengusaha saat ini tak seperti dulu. Omzet mereka menurun dibandingkan tahun lalu akibat guncangan ekonomi dunia.
"Pertama, lihat situasi dan kondisi ekonomi saat ini. Pengusaha omzetnya menurun, bukan hanya kelas atas, kelas menengah dan UKM terkena dampak krisis ekonomi," kata Sarman di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Ia mengungkapkan, daya beli masyarakat menurun, sedangkan bahan baku di pasaran terus naik. "Kedua, daya beli masyarakat kita. Bayangin saja biaya pengusaha saat ini, misalnya rupiah melemah, bahan baku dari luar, harga naik, barang produksi tidak laku. Jadi kami tahu keuntungan pengusaha saat ini berapa," ujar Sarman.
Pengusaha bersikukuh ingin menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menentukan UMP 2016. Jika sesuai peraturan itu, Dewan Pengupahan DKI telah menetapkan kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta sebesar Rp 2.980.000.
Menurut Sarman, UMP yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Pengusaha akan berpikir ulang untuk merekrut karyawan baru. Pengangguran akan bertambah.
"Kalau UMP naik drastis akan menghambat penyerapan tenaga kerja. Kesempatan orang mau kerja jadi tertutup. Perusahaan tadinya mau masukkan karyawan baru 10 orang jadi lima orang," kata Sarman.
Sarman berharap pemerintah memikirkan ulang soal aturan penentuan UMP. Sebab pengusaha yang terkena dampaknya. "Kita pikirkan secara global, UMP bukan semata-mata kepentingan buruh, kepentingan pengusaha juga, kelangsungan usahanya. Kadang pemerintah main cantik, buruh maunya segini, pengusaha maunya segini, ambil tengah. Nggak boleh gitu. Yang menetapkan siapa, yang bayar siapa? Harus sama-sama," ujar Sarman.
(FZN)
Besaran UMK itu dipastikan bakal diumumkan pada 21 November 2018.
Jika Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp3,64 juta, Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyepakati pada angka Rp3,9…
Upah itu naik 8,7 persen dari tahun 2017 sebesar Rp2,48 juta.
Menakertrans, Hanif Dhakiri meyakini penetapan UMP sudah berdasarkan pertimbangan matang dan mengakomodir kedua belah pihak (buruh…
Pelaku UMKM tenun troso, konveksi, kerajinan aksesoris monel, genteng, dan makanan
Kabupaten Badung diprediksi mengalami peningkatan upah tertinggi di Bali, yakni menjadi Rp2.499.580.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diumumkan awal bulan kemarin sudah sesuai den…
UMK Bekasi tahun 2018 diperkirakan naik sebesar Rp313.343 menjadi Rp3.914.993 dari semula Rp3.601.650
Cirebon berencana menyediakan 10 ribu hektare lahan di Cirebon bagian timur untuk zona industri.
Besaran upah buruh pada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah bakal diumumkan pada 21 November 2017.
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
Kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Kemala Bhayangkari ini diikuti 7.200 peserta.
Tahun ini pemerintah akan membuka 200 ribu lowongan untuk CPNS di 2018.
BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada.
Pemprov DKI Jakarta menawarkan jumlah investasi yang mencapai Rp10 triliun.
Sanksi itu berupa pemberhentian operasi 48 bus Bianglala yang bekerja sama dengan PT TransJakarta.
Jalur ganda Kertapati-Prabumulih sepanjang 80 kilometer (km).
Sandi sempat mencicipi makanan khas Betawi, seperti dodol serta kerak telor.
Sandia mengimbau semua Satuan Kerja Perangkat (SKPD) fokus berkerja dengan baik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dikabarkan akan pindah ke Partai Bulan Bintang (PBB).
DPD Golkar DKI Jakarta mengklaim memiliki kader dan infrastruktur yang kuat.
Keterangan Bimanesh di persidangan menguatkan dugaan KPK.