Masinton Duga R.J. Lino Selundupkan Hukum

Al Abrar    •    Kamis, 29 Oct 2015 19:02 WIB
pelindo
Masinton Duga R.J. Lino Selundupkan Hukum
Masinton Pasaribu-----Ant/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Panitia Khusus Angket Pelindo II Masinton Pasaribu menduga, ada pelanggaran undang-undang dalam perpanjangan kontrak yang dilakukan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino dalam konsesi pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (Jakarta International Container Terminal/JICT) dengan Hutchinson Port Holding asal Hongkong.

"Kalau pandangan hukum Jamdatun digunakan sebagai dasar hukum, itu melawan hukum dan penyelundupan hukum," kata Masinton usai rapat Pansus Angket Pelindo II dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (Jamdatun) Noor Rochmad, di Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).

Menurut Masinton, Lino seolah menggunakan legal opinion (pendapat hukum/LO) Jamdatun sebagai landasan hukum perpanjangan dan dilegitimasi untuk menjalankan kontrak. Padahal, Jamdatun mengakui, LO tak menyinggung soal JICT dan tidak punya sifat yang mengikat dan bukan sebagai dasar hukum sebuah kebijakan yang dikeluarkan PT Pelindo II.

"Legal opinion kejaksaan kan enggak bersifat mengikat dan bukan dasar hukum, ada dalam penjelasan Jamdatun. Oleh Pelindo digunakan seakan-akan sebagai landasan hukum, melegitimasi, dan melakukan perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchinson Port Holding," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Dia menerangkan, LO tidak boleh lebih tinggi dari kewenangan UU, dan UU menyaratkan, tata kelola pelabuhan apapun harus dibedakan antara regulator dan operator.

"Legal opini kan bukan dasar hukum. Pandangan saja. Tapi oleh Lino dijadikan dasar hukum dan seolah-olah dapat persetujuan. Itu artinya melakukan pelanggaran undang-undang. Perpanjangan konsensi itu melanggar undang-undang," kata Masinton.

Lino memperpanjang kontrak dengan JICT tanpa melibatkan pemerintah selaku otoritas pelabuhan. Lino mengambil langkah itu karena mengantongi pendapat hukum dari Jamdatun. Legal opinion ini dianggap sebagai persetujuan oleh Lino. Kejaksaan Agung menolak dikatakan pernah menyetujui perpanjangan konsesi Pelindo II pengelolaan JICT kepada perusahaan asal Hongkong, Hutchison Port Holdings pada 2014.

"Jadi kalau dikatakan Jamdatun amini kontrak dengan JICT, itu sama sekali tidak pernah diberikan. Di legal opinion ini tidak disinggung soal JICT. Tetapi kalau yang berkaitan dengan operator silakan," kata Noor Rochmad.


(TII)

ICW: Vonis Novanto tak Bikin Jera

ICW: Vonis Novanto tak Bikin Jera

16 minutes Ago

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S. Langkun, hukuman Novanto tak memb…

BERITA LAINNYA